Progres Pembangunan Gedung Wing 2 Kementerian PUPR di IKN Capai 54 Persen, Nilai Proyek Rp1,3 Triliun
Adapun proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,39 triliun dan masa pelaksanaan mulai 29 Desember 2023 hingga 17 Desember 2025.
BUMN konstruksi dan investasi, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk (PTPP) mempercepat pembangunan proyek Gedung Wing 2 dan Kawasan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
"Hingga Mei 2025, progres fisik proyek telah mencapai 54,77 persen," kata Corporate Secrerary PTPP Joko Raharjo dikutip dari Antara, Jumat (23/5).
Joko mengatakan proyek strategis ini merupakan bagian dari Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun yang memiliki skema pekerjaan JO (joint operation) dengan proporsi PTPP sebagai leader senilai 65 persen.
Adapun proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,39 triliun dan masa pelaksanaan mulai 29 Desember 2023 hingga 17 Desember 2025.
Joko menjelaskan, sebagai proyek vital di kawasan inti pemerintahan IKN, Gedung Wing 2 PUPR tidak hanya mengusung desain modern dan fungsional, tapi juga menghadirkan berbagai inovasi konstruksi.
Beberapa di antaranya adalah inovasi adjustable decking untuk efisiensi bekisting kolom dan pemanfaatan embung sebagai sumber air kerja proyek, serta sistem QR Code Check & Defect List untuk meningkatkan pengendalian mutu.
Keunikan Arsitektural
Selain itu, proyek ini menampilkan keunikan arsitektural berupa kolom beton berbentuk “V” sebagai elemen struktural utama Gedung Menteri, dengan kolom berbentuk "V" ini adalah satu-satunya yang ada di IKN saat ini.
Selanjutnya, terdapat pula jembatan penghubung antara Gedung Wing 1 dan Gedung Wing 2. Gedung ini juga dilengkapi dengan sertifikasi BGH (bangunan gedung hijau) utama dan sertifikasi Bangunan Cerdas dan menargetkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau.
“Sebagai pionir konsep eco-friendly green building di Indonesia, PTPP terus memperkuat posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan dengan rekam jejak proyek-proyek prestisius seperti pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan infrastruktur strategis lainnya,” ujar Joko.