Presiden Jokowi bentuk tim khusus kawal 12 paket kebijakan ekonomi
"Saya tidak mau nanti regulasinya sudah selesai tapi tidak dikawal di daerah."
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution membentuk Task Force yang akan bertugas mengawal Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai XII. Pembentukan Task Force diperlukan agar kebijakan berjalan dengan baik di tiap daerah. Kedudukan Task Force tersebut nantinya akan langsung berada di bawah Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengumpulkan sejumlah menteri membahas evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Presiden, Selasa (24/5).
"Saya tidak mau nanti regulasinya sudah selesai tapi tidak dikawal di daerah, di jalan nanti akan ada lagi hambatan di lapangan," kata Jokowi.
Jokowi menginginkan agar Paket Kebijakan Ekonomi dapat berjalan sesuai harapan. Jokowi menyatakan mendapatkan informasi bahwa dari total 203 regulasi, sebanyak 193 regulasi sudah masuk ke dalam 12 paket kebijakan.
"Artinya sudah selesai 95 persen, hanya tinggal 10 regulasi atau 5 persen finalisasi pembaca," ujarnya.
Jokowi menegaskan perlunya langkah-langkah agar deregulasi betul-betul memberikan dampak psikologis yang positif dengan menguatnya kepercayaan para pelaku ekonomi.
"Dan saya ingin menekankan langkah-langkah perbaikan dalam semua paket kebijakan harus betul-betul berubah secara nyata sehingga berdampak pada naiknya investasi, adanya penguatan sektor UMKM, adanya kebangkitan industri serta peningkatan ekspor kita," tukasnya.
Baca juga:
Fitch Rating nobatkan RI peringkat investment grade, ini kata Menkeu
DPR tuding Lion Air tak perhatikan kesejahteraan para pegawainya
Gandeng IIF, Asbanda harap kredit BPD tumbuh sampai 10 persen
Fitch Ratings nobatkan Indonesia peringkat investment grade
DEN nilai tujuan pembentukan holding BUMN energi tidak tepat
DPR: Lion Air sudah terbiasa beri pelayanan buruk ke penumpang
Pemerintah harap Mercy terlibat program mobil rendah emisi