Potensi Rp19 Triliun dari Bea Keluar Batu Bara: Dorong Pendapatan Negara dan Hilirisasi

Pemerintah Siapkan Bea Keluar Batu Bara, Targetkan Rp19 Triliun di 2026

Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan strategis dengan mengaktifkan kembali Bea Keluar Batu Bara mulai Januari 2026. Langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan signifikan bagi pendapatan negara. Analisis dari Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, menunjukkan potensi tambahan kas negara mencapai Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran jika kebijakan ini diterapkan secara optimal.

Kebijakan ini bukan sekadar upaya menggenjot penerimaan negara, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang untuk mendorong hilirisasi sektor batu bara di dalam negeri. Selama dua dekade terakhir, ekspor batu bara bebas dari Bea Keluar, yang menyebabkan Indonesia lebih banyak menjual komoditas mentah. Dengan adanya pungutan ini, diharapkan ada insentif bagi industri untuk mengolah batu bara menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

Simulasi pendapatan yang dilakukan oleh NEXT Indonesia Center ini hanya mencakup komoditas batu bara dan briket dengan kode HS 2701, tanpa memperhitungkan lignit. Jika lignit (batu bara berkualitas rendah) turut dimasukkan, potensi pendapatan negara dari Bea Keluar ini diproyeksikan akan jauh lebih besar. Kebijakan ini terakhir kali diberlakukan pada periode 2005-2006, menandai kembalinya instrumen fiskal ini setelah lama vakum.

Potensi Penerimaan Negara dari Bea Keluar Batu Bara

Riset yang dilakukan oleh NEXT Indonesia Center menggarisbawahi besarnya potensi penerimaan negara dari pengenaan Bea Keluar Batu Bara. Dalam skenario optimis, kebijakan ini dapat menyumbang Rp19 triliun ke kas negara pada tahun 2026. Angka ini dihitung berdasarkan asumsi tarif Bea Keluar sebesar 2,5 persen, yang merupakan titik tengah dari rentang 1-5 persen yang sempat dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Simulasi tersebut mempertimbangkan berbagai variabel penting seperti volume ekspor, Harga Patokan Ekspor (HPE), serta proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Fokus utama simulasi adalah pada volume ekspor batu bara yang termasuk dalam Kode HS 2701, yaitu batu bara dan briket, tidak termasuk lignit (Kode HS 2702).

Sebelumnya, penerimaan negara dari sektor batu bara hanya berasal dari iuran produksi atau royalti dan iuran tetap pertambangan. Pada tahun 2024, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan tersebut mencapai Rp77,9 triliun, atau sekitar 13,33 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penambahan Bea Keluar ini diharapkan dapat memperkuat postur APBN.

• Skenario pesimis: Rp11,7 triliun
• Skenario moderat: Rp15,0 triliun
• Skenario optimis: Rp19 triliun

Tujuan Kebijakan dan Aspek Hilirisasi

Lebih dari sekadar menambah pendapatan, kebijakan Bea Keluar Batu Bara juga dirancang sebagai instrumen vital untuk mendorong hilirisasi. Ade Holis menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan batu bara tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi bahan baku industri di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia.

Penerapan Bea Keluar ini juga akan menghapus apa yang selama ini dianggap sebagai “subsidi” batu bara, yaitu pembebasan bea ekspor. Dengan demikian, pemerintah berupaya menciptakan iklim yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam demi kepentingan nasional.

Integrasi kebijakan Bea Keluar dengan agenda hilirisasi menjadi kunci penting. Pemerintah berupaya agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada penjualan material mentah, melainkan beralih menjadi negara produsen dengan nilai tambah tinggi. Ini sejalan dengan visi ekonomi jangka panjang untuk transformasi struktural industri.

Tantangan dan Strategi Implementasi Bea Keluar

Meskipun potensi pendapatannya menggiurkan, Ade Holis juga mengingatkan akan risiko yang harus diantisipasi, terutama terkait daya saing batu bara Indonesia di pasar internasional. Pelaku usaha khawatir akan potensi penyusutan margin keuntungan akibat tren penurunan harga batu bara global yang dibarengi dengan kenaikan biaya operasional pertambangan.

Pemerintah tidak boleh mengabaikan sensitivitas pasar global terhadap harga komoditas. Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada waktu implementasi (timing) dan desain aturan yang adaptif. Ade Holis menyarankan penyusunan formula penghitungan yang transparan, di mana pungutan optimal saat harga tinggi dan dapat direlaksasi atau ditangguhkan saat pasar lesu.

Data International Trade Center (ITC) menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia masih cukup kompetitif. Sepanjang 2020-2024, harga jual batu bara Indonesia rata-rata 32,6 persen di bawah harga rata-rata dunia. Ini berarti, bahkan dengan tambahan bea keluar 5 persen sekalipun, produsen batu bara Indonesia masih memiliki ruang bersaing yang lebar di pasar global.

Untuk memperkuat efektivitas, pemerintah perlu mempertimbangkan struktur tarif berjenjang yang selaras dengan pergerakan harga dan kualitas batu bara. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala menjadi syarat mutlak untuk merespons dinamika pasar global secara cepat. Pendekatan yang luwes dan berbasis data akan menjadikan bea ekspor batu bara sebagai instrumen yang tidak hanya mengisi kas negara, tetapi juga membentuk sektor energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews