Pajak ekspor

Pemerintah Indonesia berencana mengoptimalkan Penerimaan Negara Batubara melalui pajak ekspor untuk memperkuat posisi fiskal di tengah ketegangan geopolitik global, sekaligus mengakselerasi transisi energi.

Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berupaya mengamankan APBN dengan mengoptimalkan penerimaan dari windfall profit batu bara di tengah kenaikan harga energi global.

Kinerja penerimaan negara di Kalimantan Bagian Selatan pada Januari 2026 melonjak signifikan, didorong kenaikan 212 persen pada **Dana Sawit Kalbagsel** yang mencapai Rp119,8 miliar, memicu rasa penasaran akan dampaknya pada ekonomi regional.

Transisi Bersih memaparkan strategi nikel Indonesia untuk menjadi penentu harga global, berpotensi melipatgandakan harga dan menambah pendapatan negara hingga triliunan rupiah.

Pemerintah berencana memberlakukan kembali Bea Keluar Batu Bara mulai Januari 2026, yang berpotensi menambah kas negara hingga Rp19 triliun sekaligus mendorong hilirisasi industri.