Peta Jalan Pelatihan Tenaga Kerja NTB Penting untuk Atasi Pengangguran
Provinsi NTB mendesak adanya peta jalan pelatihan tenaga kerja lima tahun yang terstruktur. Ini diperlukan untuk mengatasi angka pengangguran yang meningkat dan memastikan relevansi kompetensi SDM dengan kebutuhan industri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, menyoroti urgensi. Ia menekankan perlunya peta jalan pelatihan tenaga kerja yang terstruktur selama lima tahun ke depan. Hal ini penting untuk menciptakan skenario jelas di Mataram.
Kebutuhan ini muncul karena NTB belum memiliki arah yang konsisten dalam penguatan kompetensi. Peta jalan akan memastikan program pelatihan tidak berubah setiap periode pemerintahan. Ini diharapkan dapat mengatasi kenaikan angka pengangguran yang terjadi.
Perencanaan jangka panjang ini bertujuan agar pelatihan yang diberikan relevan. Program harus sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan oleh industri. Tujuannya adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang meningkat di wilayah tersebut.
Meningkatnya Angka Pengangguran dan Tantangan Relevansi Pelatihan
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025, angka pengangguran di NTB menunjukkan peningkatan. Angkatan kerja mencapai 3,2 juta orang, naik 12,10 ribu orang dibanding Agustus 2024. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Meskipun penduduk bekerja naik menjadi 3,11 juta orang, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,06 persen. Angka ini meningkat 0,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Muslim menegaskan bahwa program normatif tidak cukup untuk merespons kondisi ini.
Tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Sementara itu, pengangguran di perkotaan juga lebih banyak dibandingkan pedesaan. Pelatihan yang diberikan harus dipastikan relevan dengan spesialisasi industri.
Muslim menekankan pentingnya menghindari pola pelatihan yang berulang tanpa evaluasi mendalam. Evaluasi berkala sangat krusial untuk memastikan efektivitas program. Ini demi menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing.
Sinergi Lintas Sektor dan Dukungan Data Kuat
Muslim menegaskan perlunya sinergi dari seluruh pihak dalam menyusun rencana kerja 2026. Ini termasuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja per sektor di NTB. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama.
Selain itu, jatah pelatihan per kabupaten/kota juga harus diperhatikan secara adil. Percepatan lisensi pelatihan bagi Disnakertrans NTB juga menjadi prioritas. Ini akan mendukung peningkatan kapasitas pelatihan.
Dengan dukungan data yang lebih kuat, kurikulum pelatihan dapat lebih terarah dan efektif. Disnakertrans NTB menargetkan peningkatan efektivitas pengurangan pengangguran. Mereka juga ingin memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal.
"Masukan dari industri, lembaga pelatihan, dan data statistik harus terintegrasi agar intervensi pemerintah tepat sasaran," pungkas Muslim. Hal ini penting agar intervensi pemerintah dalam program pelatihan tepat sasaran. Kolaborasi ini akan memastikan relevansi pelatihan.
Komitmen Himpunan Lembaga Pelatihan dalam Peningkatan Kapasitas
Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (Hillsi) telah menyatakan komitmennya. Mereka siap mendukung Disnakertrans NTB dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pelatihan.
Hillsi menargetkan peningkatan kapasitas hingga 25.500 peserta pada tahun 2026. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Ini adalah langkah konkret dalam mengatasi pengangguran.
Sepanjang tahun 2024, Hillsi melaporkan tingkat serapan kerja lulusan lembaga pelatihan di NTB sangat tinggi. Tingkat serapan kerja mencapai 98 persen. Angka ini menunjukkan efektivitas program pelatihan yang telah berjalan.
Keberhasilan Hillsi menjadi bukti bahwa pelatihan yang relevan dapat menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pelatihan swasta sangat vital. Ini untuk menciptakan ekosistem pelatihan yang kuat.
Sumber: AntaraNews