Peringatan Keras Purbaya, Anggaran PKP Bisa Dicabut Jika Serapan Tak Maksimal
Purbaya bilang, Ara sudah punya skenario bulanan untuk mencapai target kuota 350 ribu unit rumah subsidi di 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Selasa (14/10), guna memantau langsung realisasi penyerapan anggaran menjelang finalisasi alokasi APBN 2026.
"Sebetulnya saya ke sini mau lihat, dia bisa nyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap mau motong tadi," ujar Menkeu Purbaya sambil tertawa kecil di samping Menteri PKP, selepas pertemuan.
"Memang ada beberapa bagian masih agak lambat penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng apa masalahnya. Kita pikirkan nanti gimana caranya untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat," ungkap dia.
Salah satu laporan yang diberikan Maruarar kepada Menkeu, yakni terkait realisasi penyaluran KPR subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya bilang, Ara sudah punya skenario bulanan untuk mencapai target kuota 350 ribu unit rumah subsidi di 2025.
"Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahin ke tempat lain dulu," imbuh Purbaya.
"Tapi saya yakin dengan kerja sama seperti ini, semua problem antar pemerintahan, koordinasi lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat," dia menambahkan.
Bakal Dicabut jika Gagal Terealisasi 100%
Sebelumnya, Menkeu Purbaya telah mewanti-wanti bakal menarik anggaran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Jika program yang dilaksanakan melalui skema FLPP tersebut gagal terealisasi 100 persen.
Adapun anggaran KPR FLPP pada 2025 ini mencapai Rp35,2 triliun untuk menyalurkan kuota 350 ribu unit rumah subsidi. Menkeu menyatakan, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan sisa anggaran FLPP yang tak terpakai kepada pos lain.
"Uangnya kita ambil, kita bagi ke tempat lain yang lebih siap," kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
Kendati begitu, ia menaruh kepercayaan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bahwa anggaran KPR FLPP bisa terserap habis pada akhir tahun nanti.
"Tapi saya yakin, Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya. Karena mereka tahu kalau uangnya tidak terpakai, saya akan ambil," ujar Purbaya kembali menegaskan.
Realisasi 52,3%
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, hingga 28 September 2025, penyaluran KPR subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit.
Total nilai realisasi mencapai Rp 22,72 triliun yang disalurkan oleh 38 bank. Untuk pembangunan rumah subsidi oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.
"Realisasi FLPP sampai akhir triwulan III 2025 terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya.