Pengusaha: Kenaikan UMP 2026 Harus Sejalan dengan Produktivitas dan Efisiensi, Bukan Hanya Gengsi Serikat
Penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri.
Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus memperhatikan faktor produktivitas dan efisiensi agar industri tetap berdaya saing.
"Prinsipnya upah minimum harus di gap dengan produktivitas dan efisiensi," kata Anne saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurutnya, penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri padat karya.
"Tapi upah minimum harus memperhatikan itu, bukan hanya gengsi satu dua serikat, tapi lebih ke arah lapangan kerja berapa banyak yang akan dibentuk dengan adanya penambahan upah minimum," ujarnya.
Anne menjelaskan, keberlanjutan (sustainability) lapangan kerja sangat bergantung pada keseimbangan antara kenaikan upah dan kemampuan industri untuk bertahan. Bila kenaikan upah terlalu tinggi tanpa dukungan peningkatan efisiensi, maka perusahaan bisa tertekan dan sulit melakukan ekspansi usaha.
"Kami melihat kalau kita sepanjang asas newton rules di upah minimum di produktivitas dan efisiensi diperhatikan oleh para pekerja, oleh serikat pekerja, juga Pemerintahan terkait maupun pemerintahan yang lain, kami yakin berdaya saing," ujarnya.
Belajar dari Dampak Kenaikan Upah Tahun Lalu
Anne menyoroti pengalaman tahun lalu ketika kenaikan UMP dipaksakan hingga 6,5 persen di beberapa daerah. Alih-alih membuka lapangan kerja baru, kebijakan itu justru menekan pelaku industri.
Ia mengingatkan agar penentuan UMP tahun 2026 tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenaikan upah, menurutnya, harus didasarkan pada analisis data, kondisi ekonomi, dan kemampuan industri, bukan pada ego sektoral.
"Nyatakan, tahun lalu waktu upah minimum dipaksakan di 6,5 persen dan beberapa daerah kena upah minimum sektoral dan bukanya kita bertambah lapangan kerja tapi ya semua sudah tahu datanya. Jadi, tolong kali ini simpan egonya kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum," ujarnya.
UMP 2026 Masih Pembahasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembahasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) masih berada dalam proses oleh para pihak terkait.
“Ini (UMP) sedang proses, ditunggu saja. Prosesnya, kita sedang mengembangkan konsep. Ada kajian (terkait kenaikan UMP) ini, ya,” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, Minggu (12/10).
Selain pembahasan konsep dan mempertimbangkan sejumlah kajian, Yassierli memastikan pemerintah juga melakukan dialog sosial bersama perwakilan dari buruh/pekerja dan dunia usaha.