Pemkab Kulon Progo Imbau Petani Segera Tebus Pupuk Bersubsidi, Antisipasi Realokasi
Serapan pupuk bersubsidi Kulon Progo masih rendah, Pemkab mendesak petani segera menebusnya untuk menghindari realokasi ke daerah lain. Apa dampaknya bagi petani?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengimbau para petani di wilayahnya untuk segera menebus pupuk bersubsidi. Langkah ini diambil mengingat serapan pupuk yang masih tergolong rendah hingga pertengahan Mei 2026. Imbauan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi realokasi alokasi pupuk ke wilayah lain yang memiliki tingkat penyerapan lebih tinggi.
Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo menunjukkan bahwa realisasi pupuk bersubsidi jenis Urea baru mencapai 18 persen dari total alokasi. Sementara itu, untuk pupuk NPK, serapan berada di angka 32 persen dari alokasi yang ditetapkan. Angka ini mencakup periode Januari hingga April 2026, menandakan perlunya percepatan penebusan.
Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Kirmi, menegaskan pentingnya petani untuk segera menebus pupuk sesuai alokasi yang diajukan. Kirmi menekankan bahwa penebusan harus dilakukan dengan prinsip enam tepat, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
Rendahnya Serapan Pupuk Bersubsidi di Kulon Progo
Serapan pupuk bersubsidi di Kulon Progo menunjukkan angka yang belum optimal pada awal tahun 2026. Untuk jenis Urea, dari alokasi 7.389 ton, baru 1.323 ton yang terserap, atau sekitar 18 persen. Sementara itu, pupuk NPK mencatat serapan 2.681 ton dari 8.323 ton alokasi, atau sekitar 32 persen.
Rendahnya serapan ini terlihat di berbagai kapanewon. Sebagai contoh, Kapanewon Sentolo memiliki alokasi Urea sebesar 1.804 ton namun baru terserap 125 ton. Kapanewon Nanggulan dengan alokasi 925 ton hanya terserap 145 ton, dan Pengasih dari 782 ton baru 125 ton yang ditebus. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan serapan rendah terjadi secara merata di banyak wilayah, termasuk Panjatan, Temon, Wates, Lendah, Girimulyo, Galur, Kalibawang, Samigaluh, dan Kokap.
Kirmi menjelaskan bahwa rendahnya serapan pupuk bersubsidi di beberapa daerah, khususnya di Kapanewon Girimulyo, Samigaluh dan sebagian Kalibawang, disebabkan oleh karakteristik lahan. Mayoritas lahan di wilayah tersebut merupakan tadah hujan, sehingga musim tanam sangat bergantung pada curah hujan. Petani di daerah ini cenderung menggunakan pupuk yang ditebus pada akhir tahun sebelumnya untuk musim tanam pertama (MT I) di awal tahun berikutnya.
Dampak dan Solusi untuk Petani Kulon Progo
Dampak dari rendahnya serapan pupuk bersubsidi ini tidak bisa dianggap remeh. Kirmi memperingatkan bahwa realisasi yang masih rendah berpotensi menyebabkan pengurangan alokasi pupuk untuk Kulon Progo. Anggaran pemerintah yang terbatas biasanya akan mengalihkan alokasi ke daerah lain yang menunjukkan pencapaian penyerapan lebih tinggi.
Untuk menghindari pengurangan alokasi dan memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, percepatan penebusan menjadi kunci utama. Kirmi menekankan bahwa satu-satunya cara agar alokasi tidak dikurangi adalah dengan mempercepat proses penebusan pupuk oleh para petani. Hal ini penting demi keberlanjutan produktivitas pertanian di Kulon Progo.
Namun, para petani juga menghadapi tantangan tersendiri. Suyanto, salah satu anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Prakoso Rejo di Salamrejo, mengungkapkan bahwa musim tanam kedua (MT II) ini bertepatan dengan kebutuhan biaya sekolah anak-anak. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi beban finansial bagi petani, yang pada akhirnya menunda penebusan pupuk bersubsidi untuk MT II atau awal 2026. Meskipun demikian, Suyanto memastikan bahwa ketersediaan pupuk di lapangan saat ini aman.
Sumber: AntaraNews