Pemerintah Tarik Utang Rp127 Triliun Pada Januari 2026
Realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen.
Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp127,3 triliun pada Januari 2026 atau setara 15,3 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
"Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026," kata Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung dalam konferensi pers "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Senin (23/2).
Juda menyebut, realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen dari target APBN.
Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang pada Januari 2026 mencapai Rp22,2 triliun atau 15,6 persen dari target APBN. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target Rp699,15 triliun per 31 Januari 2026.
"Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," ujar Juda.
Dukung Stabilitas APBN
Wamenkeu memastikan pembiayaan anggaran tetap mendukung stabilitas APBN dengan disiplin dan strategi yang adaptif. Strategi itu pun juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.
"Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya," tutur dia.
Sebagai catatan, APBN mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026.
Defisit APBN 2026
APBN per Januari 2026 mencetak defisit meski pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,5 persen (year-on-year/yoy), dengan nilai realisasi tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy).
Dengan kinerja itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun. Kemenkeu menyebutkan realisasi ini mencerminkan posisi fiskal yang terkelola dengan hati-hati.