Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan jalan tol pelayanan publik.

"Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital," ujar Anas setelah rapat kabinet paripurna dalam keterangannya, Selasa (9/1). 

Anas mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja.

"Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital, salah satunya ditunjukkan lewat terpadunya layanan digital pemerintah, tidak lagi terpisah-pisah," terang Anas. 

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah yang ditekankan oleh Presiden Jokowi.

Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah. 

"Selama ini portal layanan kita di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, isinya kadang-kadang dirjennya fotonya deputinya, foto kepala dinas. Ke depan ini diubah sehingga ketika masuk orang langsung dapat. Oh bagaimana kalau saya mengurus BPJS, bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana saya kalau mendapatkan beasiswa dan portal ini seperti yang ada di berbagai negara," terang Anas. 

Kedua mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah. Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah.

Soal GovTech ini telah diatur dalam Perpres Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.

"Ini kita memasuki babak baru karena Indonesia akan punya Gov Tech. Lebih dari 20 negara dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan digitalnya paling baik mereka punya Gov Tech," jelasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini. Misalnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. 

"Dalam dua hari ke depan, bersama Pak Mendagri, kami mulai mengonsolidasikan Pemda untuk integrasi layanannya ke dalam satu portal pelayanan publik, untuk kemudian diintegrasikan ke portal layanan nasional,” aku Anas. 

Menurutnya kerja kolaboratif juga diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID atauIdentitas Kependudukan Digital, digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.

Keempat, Mantan Bupati Banyuwangi menyebut, diperlukan perlindungan data pribadi. Meskipun pertukaran data menjadi fondasi yang akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi concern utama. 

Terakhir langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.