Pemerintah diminta tak perpanjang kontrak Freeport di Papua

Marwan menyebut Freeport berpotensi bangkrut karena rendahnya harga komoditas.

Direktur Utama IRESS, Marwan Batubara meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua. Pemerintah juga tidak perlu mengubah kontrak karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menurut Marwan, pemerintah perlu membuat pernyataan tegas bahwa kontrak atau operasi tambang Freeport tidak akan diperpanjang. Pemerintah juga tidak perlu mengejar divestasi saham karena ini hanya menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memberi perpanjangan kontrak.

"Karena itu IRESS menganggap pemerintah tidak perlu lagi membahas perpanjangan operasi Freeport di 2021," ujarnya dalam keterangan tulis, Jakarta, Selasa (12/1).

Marwan menyebut, rendahnya harga komoditas tambang dan migas saat ini telah menghantam induk usaha Freeport Indonesia yaitu Freeport McMoran. Dia memprediksi, harga saham FreeportMcMoran akan mencapai titik terendah.

"Harga saham Freeport berpotensi untuk turun lebih rendah dan FreeportMcMoran siap-siap untuk bangkrut," jelas dia.

Baca juga:
Yusril: Posisi RI selalu lemah soal perpanjangan kontrak Freeport
Jaksa Agung ancam bakal tetapkan Riza Chalid jadi buron
Polemik perpanjangan kontrak Freeport Indonesia
Freeport harus tetap bangun smelter meski Jim Bob mengundurkan diri
Fakta di balik mundurnya bos besar Freeport James Moffett
Himpunan pengusaha muda desak pemerintah putus kontrak Freeport
ESDM: Pemerintah tak ikut campur mundurnya Jim Bob dari Freeport

Oleh karena itu, lanjut Marwan, Pemerintah Indonesia diminta untuk membahas dan menyiapkan rencana strategis yang perlu diambil guna kelanjutan operasi tambang Timika oleh BUMN Indonesia.

"Pembahasan perlu melibatkan seluruh potensi nasional, kementerian atau lembaga terkait, serta para pakar dan profesional dari berbagai bidang yang relevan," tutupnya.