Pakar UPI Ungkap Kenaikan Harga Pertamax Rasional, Desak Pemerintah Jaga Subsidi BBM
Guru Besar Ekonomi Mikro UPI, Prof. Dr. Eeng Ahman, menilai kenaikan harga Pertamax sebagai langkah korporasi yang rasional, namun pemerintah didesak menjaga proteksi subsidi BBM untuk masyarakat rentan.
Guru Besar Ekonomi Mikro Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Eeng Ahman, menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green merupakan keputusan korporasi yang rasional. Penilaian ini muncul di tengah kondisi ekonomi global yang penuh gejolak dan fluktuasi harga minyak dunia.
Menurut Prof. Eeng, fenomena ini adalah konsekuensi logis dari dinamika pasar, di mana kelangkaan dan peningkatan biaya pengadaan barang akan mendorong kenaikan harga. Khusus untuk barang impor, pelemahan nilai tukar mata uang domestik turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan biaya.
Meski demikian, pemerintah didesak untuk tetap memperketat perlindungan terhadap kuota dan stabilitas harga BBM bersubsidi. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari dampak kenaikan harga energi.
Rasionalisasi Kenaikan Harga Pertamax di Tengah Gejolak Global
Prof. Eeng Ahman menjelaskan bahwa kombinasi lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis meningkatkan struktur biaya impor energi. Geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga minyak global yang berdampak langsung pada biaya pengadaan BBM.
Sebagai entitas bisnis yang beroperasi dalam mekanisme pasar, Pertamina dinilai harus mengambil keputusan penyesuaian harga. Langkah ini krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha perusahaan dan menghindari potensi kerugian besar akibat biaya operasional yang membengkak.
Keputusan menaikkan harga Pertamax ini mencerminkan adaptasi korporasi terhadap realitas ekonomi global. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga BBM non-subsidi sangat sensitif terhadap perubahan kondisi pasar internasional dan nilai tukar mata uang.
Urgensi Proteksi Subsidi BBM untuk Daya Beli Masyarakat
Meskipun kenaikan harga Pertamax dianggap rasional, pemerintah diingatkan untuk tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Instrumen subsidi sektor energi saat ini berfungsi sebagai satu-satunya pelindung produktivitas usaha mikro.
Prof. Eeng menekankan bahwa subsidi BBM seperti Pertalite dan Biosolar berperan vital sebagai bantalan daya beli masyarakat rentan. Tanpa perlindungan ini, dikhawatirkan akan memicu inflasi pangan yang lebih luas dan berdampak negatif pada perekonomian.
Dampak rambatan atau multiplier effect dari kenaikan harga BBM, terutama pada sektor UMKM, transportasi, dan kuliner, harus dimitigasi. Salah satu cara paling realistis dalam jangka pendek adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM di semua lini, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Mendorong Swasembada Energi untuk Ketahanan Nasional
Untuk memutus ketergantungan kronis dari gejolak harga internasional, Prof. Eeng mendorong pemerintah mengambil langkah ekstrem. Percepatan agenda swasembada energi melalui perluasan kilang domestik menjadi solusi jangka panjang yang strategis.
Peningkatan kapasitas produksi energi domestik adalah kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya mencapai swasembada energi akan membuat Indonesia lebih imun terhadap ketidakpastian global di masa depan.
Kemandirian pada sektor energi dan pangan akan menjadi fondasi utama bagi ekonomi nasional yang lebih stabil. Langkah ini krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari fluktuasi harga komoditas global.
Sumber: AntaraNews