OJK Minta Bank Blokir 25.912 Rekening Terkait Judi Online
Data itu diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank untuk memblokir 25.912 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Datanya diterima dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae, menjelaskan data tersebut digunakan sebagai dasar awal untuk menindak rekening yang teridentifikasi memiliki kaitan dengan aktivitas ilegal tersebut.
"OJK telah meminta Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±25.912 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Juli 2025, Senin (4/8/2025).
OJK menilai tindakan ini sebagai bentuk komitmen menjaga integritas sistem keuangan nasional. Selain pemblokiran, OJK juga meminta bank melakukan pengembangan lanjutan terhadap laporan yang diterima.
Salah satunya dengan mengidentifikasi rekening lain yang memiliki kesamaan dengan data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), guna memperluas jangkauan pencegahan penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi daring.
Penguatan sistem keamanan siber
Bank juga diminta untuk menerapkan proses Enhanced Due Diligence (EDD) guna menilai dan memverifikasi lebih dalam transaksi atau nasabah yang terindikasi berisiko tinggi.
"Melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD)," ujarnya.
Di sisi lain, OJK turut menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan siber di sektor perbankan. Dalam konteks ini, OJK mendorong perbankan untuk terus memperkuat kapabilitas dalam mendeteksi insiden siber, terutama yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan atau berpotensi penipuan.
Upaya peningkatan keamanan digital dilakukan melalui pemantauan secara real-time terhadap anomali transaksi yang terjadi. Dengan sistem deteksi yang lebih andal, bank diharapkan mampu bertindak cepat mencegah praktik-praktik yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
"OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat kapabilitas deteksi insiden siber dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud," ujarnya.
Laporan Penipuan Digital
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkap bahwa hingga 24 Juli 2025, Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah menerima 204.011 laporan terkait penipuan digital.
Dari jumlah tersebut, 129.793 laporan berasal dari korban melalui pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), sementara sisanya 74.218 laporan dikirim langsung ke IASC.
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan dari ratusan ribu laporan tersebut, total kerugian masyarakat akibat penipuan digital telah mencapai Rp4,1 triliun.
Modus yang digunakan pelaku sangat beragam, termasuk pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga manipulasi data dan identitas.