Mentan Amran Klaim Harga Beras Dunia Jatuh Imbas Indonesia Tak Lagi Impor
Laporan yang diterimanya di malam sebelum pengungkapan kasus di Batam mencatatkan bahwa harga beras selundupan itu Rp57.000-Rp6.000 per kilogram.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan jatuhnya harga beras dunia. Alasannya adalah akibat Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas tersebut demi mewujudkan swasembada pangan.
Upaya impor beras secara ilegal ke Indonesia pun dinilai sebagai upaya mendapatkan harga beras yang lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Hal itu menyusul temuan kasus di Batam.
"Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia, jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam," tutur Amran di kediaman Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).
Laporan yang diterimanya di malam sebelum pengungkapan kasus di Batam mencatatkan bahwa harga beras selundupan itu Rp57.000-Rp6.000 per kilogram. Angka tersebut pun muncul akibat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras besar-besaran seperti di tahun sebelumnya.
"Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton 2023-2024, apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia USD 650 per ton, hari ini sekarang USD 340 per ton. Kenapa? Kita tidak impor. Dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan?,” jelas dia.
"Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?,” sambung Amran.
Praktik Penyelundupan Beras Ilegal
Dia pun memastikan, praktik penyelundupan beras ilegal melalui jalur laut bakal diberantas dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Indonesia kini tengah berupaya menjadi bangsa yang besar, salah satunya lewat berbagai solusi permanen menuju swasembada pangan.
"Gula produksi kita tidak bisa keluar, karena banjir gula. Nah ini salah satunya penyebabnya, ada jalur tikus. Kemudian yang ketiga minyak goreng, berapa petani kita? Ada 10 juta lebih. Jadi jangan dibayangkan kecilnya ini, dampak psikologisnya bisa demotivasi petani kita,” ungkapnya.
Jika para petani tidak lagi percaya kepada pemerintah Indonesia, sambung Amran, maka mereka akan tidak lagi termotivasi dan berhenti melakukan produksi. Jangan sampai pengalaman impor 7 juta ton beras di 2023-2024 kembali terulang.
"Apalagi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak ada impor di wilayah Republik Indonesia impor beras. Itu sudah disampaikan clear. Persoalan regulasi tidak sesuai atau sesuai regulasi, itu kita harus menyesuaikan," Amran menandaskan.