Menkeu Purbaya Ultimatum: KPR Subsidi Gagal 100%, Anggaran Bisa Dicabut
Peringatan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti akan menarik kembali anggaran subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jika realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak mencapai 100 persen.
Peringatan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Adapun anggaran KPR FLPP pada 2025 ini mencapai Rp35,2 triliun untuk menyalurkan kuota 350 ribu unit rumah subsidi.
Menkeu Purbaya menyatakan, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan sisa anggaran FLPP yang tak terpakai kepada pos lain.
"Uangnya kita ambil, kita bagi ke tempat lain yang lebih siap," kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dikutip Selasa (30/9).
Kendati begitu, ia menaruh kepercayaan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bahwa anggaran KPR FLPP bisa terserap habis pada akhir tahun nanti.
"Tapi saya yakin, Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya. Karena mereka tahu kalau uangnya tidak terpakai, saya akan ambil," ujar Purbaya kembali menegaskan.
Realisasi 52,3%
Adapun Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, hingga 28 September 2025, penyaluran KPR subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit.
Total nilai realisasi mencapai Rp22,72 triliun yang disalurkan oleh 38 bank. Untuk pembangunan rumah subsidi oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.
"Realisasi FLPP sampai akhir triwulan III 2025 terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya.