Menkeu Purbaya Blak-blakan APBN Defisit Rp321,6 Triliun per 31 Agustus 2025
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang cukup terjaga di tengah tantangan global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.
"Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun itu 57,2 perseb dari outlooknya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9).
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp686,6 triliun dan belanja non-K/L Rp702,5 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp571,5 triliun.
"Belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun, 55,6 persen dari outlook,” ujar dia.
Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski begitu, keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp22 triliun.
"Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp22 triliun. Dilihat dari sini sih harusnya kan negatif keseimbangan primer sampai akhir tahun. Masih ada indikasi belanja Pemerintah mesti dipercepat lagi, agar keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran pertahun 2025,” kata Purbaya.
Bakal Tarik Anggaran Kementerian Tak Bisa Belanja
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyerapan anggaran negara. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.
Menurut Purbaya, langkah tegas ini sudah dibicarakan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa mulai bulan depan, dirinya akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kementerian besar yang masih lemah dalam realisasi belanja.
"Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu," kata Purbaya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9).
Tak Ingin Lama Menunggu
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan. Karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi batas waktu yang jelas bagi kementerian terkait.
"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," ujar dia.
Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik dari kementerian akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan. Dengan begitu, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.