Investor Asing di Amerika Bisa Dapat Visa Gold Card, Harganya Rp82.6 Miliar
Program ini dirancang untuk menggantikan program visa investor EB-5 yang telah ada sejak 1990.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meluncurkan program visa baru bernama "Trump Gold Card," yang memungkinkan individu asing kaya untuk memperoleh izin tinggal permanen di AS dengan investasi sebesar USD 5 juta (sekitar Rp82,6 miliar). Program ini dirancang untuk menggantikan program visa investor EB-5 yang telah ada sejak 1990, yang sebelumnya mensyaratkan investasi minimal USD 1 juta dengan menciptakan setidaknya 10 lapangan kerja bagi warga AS.
Menurut Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, "Trump Gold Card" akan memberikan status penduduk tetap (green card) kepada pemegangnya, dengan potensi jalur menuju kewarganegaraan. Program ini diharapkan dapat menarik individu kaya yang ingin tinggal dan berbisnis di AS, serta membantu mengurangi defisit anggaran negara.
Namun, peluncuran program ini menimbulkan kontroversi. Beberapa ahli hukum imigrasi mempertanyakan legalitasnya, karena perubahan besar dalam kebijakan imigrasi biasanya memerlukan persetujuan Kongres. Selain itu, beberapa miliarder menyatakan ketidaktertarikan mereka terhadap program ini, dengan alasan bahwa kewajiban pajak atas pendapatan global dapat mengurangi daya tariknya.
Sementara itu, Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) telah mulai mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung program ini, termasuk situs web resmi trumpcard.gov dan integrasi dengan sistem imigrasi yang ada. Beberapa pelamar Global Entry kini dapat menunjukkan apakah mereka telah mengajukan permohonan untuk "Trump Gold Card".
Program ini berpotensi menggantikan EB-5, yang telah digunakan oleh warga negara asing, terutama dari Tiongkok dan Hong Kong, untuk memperoleh izin tinggal di AS. Namun, dengan tingginya biaya investasi yang baru, jumlah peminat diperkirakan akan menurun signifikan.
Sampai saat ini, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai program ini, dan masih belum jelas apakah Kongres akan memberikan persetujuan terhadap kebijakan tersebut.