Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin
Pemerintah integrasikan 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN.
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Lahan Bersertifikat Bisa Diberdayakan Masyarakat
Integrasi 82 Program
Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN tahap satu untuk Sumatera Utara.
Integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2023.
Kepala KSP, Moeldoko mengatakan, program tersebut merupakan arahan Jokowi agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan.
"Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial. Untuk itu, harapannya dengan Perpres (Nomor 28 Tahun 2023) ini sinergi pusat dan daerah bisa cepat terlaksana," ujar Muldoko dikutip di Jakarta, Kamis (4/8).
Kata Moeldoko, integrasi yang diorkestrasi KSP bersama Kemenko Marves merupakan tindak lanjut pasca-kunjungan Jokowi ke Kabupaten Humbanghasundutan pada 3 Februari 2022.
Ini juga dalam rangka penyerahan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria (TORA) kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.
"Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin," imbuh Moeldoko.
Integrasi 82 Program Pemberdayaan Perhutanan Sosial merupakan hasil kolaborasi dan sinergi pemberdayaan dari empat kementerian. Rinciannya, KLHK dengan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian dengan 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM dengan 8 kegiatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 3 kegiatan.Turut serta juga lima BUMN, antara lain PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan, dan Indonesia Financial Group (IFG) dengan 5 kegiatan.
"Sinergi ini merupakan bentuk kontribusi pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah/provinsi dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas perhutanan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama bagi 626 KK perhutanan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara," papar Moeldoko
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga sangat mengapresiasi Integrasi Pemberdayaan Perhutanan Sosial yang dilakukan lintas Kementerian dan BUMN.
"Kami berharap agar integrasi pemberdayaan perhutanan sosial ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat dan dapat menjadi penopang yang kuat dalam peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat ke depannya," kata Luhut.