Gubernur NTB Desak Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk Tuntas Akhir Mei 2026
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menargetkan penyelesaian Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa pada akhir Mei 2026, menekankan pentingnya mitigasi bencana dan dampak ekonomi. Simak detail peninjauan dan arahannya.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal secara tegas meminta agar seluruh pengerjaan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa harus tuntas pada akhir Mei 2026. Penegasan ini disampaikan Iqbal saat meninjau langsung progres penanganan ruas jalan vital tersebut. Target penyelesaian yang ketat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap infrastruktur penting.
Ruas jalan ini merupakan salah satu jalur strategis yang menghubungkan wilayah selatan Kabupaten Sumbawa. Keberadaannya sangat krusial untuk menopang mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi hasil pertanian antar wilayah. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan semua aspek pengerjaan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
“Tanggal 30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat lagi. Akhir bulan ini harus sudah siap,” tegas Iqbal, menggarisbawahi urgensi penyelesaian proyek. Ia tidak ingin ada penundaan lebih lanjut mengingat vitalnya akses ini bagi perekonomian lokal.
Fokus Mitigasi Bencana dan Drainase Optimal
Dalam peninjauan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Gubernur Iqbal menyoroti kondisi badan jalan, titik rawan longsor, sistem drainase, hingga proses penguatan lereng yang masih berlangsung. Ia melihat langsung sejumlah alat berat melakukan penataan badan jalan, pembersihan material longsor, pemasangan bronjong, serta pembangunan drainase pada titik-titik yang dinilai rawan pergeseran tanah. Fokus pada aspek mitigasi bencana menjadi prioritas utama dalam pembangunan.
Iqbal mengidentifikasi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di beberapa lokasi. “Kalau melihat struktur jalan di sini, persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus dipetakan dan ditangani lebih dulu,” ujarnya. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap karakter geografis wilayah.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengaspalan badan jalan semata. Desain jalan modern harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana, sistem drainase yang memadai, dan karakter geografis wilayah secara komprehensif. Banyak kerusakan jalan selama ini terjadi akibat minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.
“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya membangun badan jalannya saja, tetapi juga harus menghitung aliran air, kondisi lereng dan risiko longsor di sekitarnya,” kata Iqbal. Ia juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi permukaan, tetapi juga potensi kerusakan di sisi kiri dan kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.
Dampak Ekonomi dan Komitmen Pemeliharaan
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keberadaan ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa. Ia bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu titik badan jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen. “Ini berbahaya untuk pengendara, apalagi saat panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai persiapan-nya dan minggu depan mulai dikerjakan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran teknis Dinas PUPR NTB memastikan percepatan pekerjaan terus dilakukan di lapangan sesuai target penyelesaian akhir Mei 2026. Proyek ini merupakan bagian dari “long segment” jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa dengan panjang penanganan sekitar 61 kilometer. Proyek ini dibiayai melalui APBD Provinsi NTB senilai sekitar Rp19 miliar.
Selain percepatan penanganan, Iqbal juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi. Hal ini akan didukung melalui alokasi anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan kualitas jalan dan mencegah kerusakan berulang.
Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi masyarakat. Bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal. “Lebih baik anggaran kita dipakai membuka keterhubungan wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian,” pungkasnya, menekankan pentingnya investasi preventif.
Sumber: AntaraNews