Erick Thohir Pede Danantara Bawa Sentimen Positif ke IHSG Kendati Respons Publik Negatif

Erick mengakui sentimen negatif publik terhadap Danantara saat ini terlalu besar.

Menteri BUMN Erick Thohir meyakini kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal membawa sentimen positif kepada indeks harga saham gabungan (IHSG). Namun, itu butuh waktu. Sebab, Erick menyebut sentimen negatif publik terhadap Danantara saat ini terlalu besar.

"Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini. Seakan-akan mem-benchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang nggak bagus. Itu salah besar. Nanti kita buktikan saja," jelasnya di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3).

Menurutnya, pelemahan IHSG saat ini turut terimbas oleh kebijakan fiskal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang sangat tinggi. Dia lantas menyoroti Kanada yang terkena kebijakan tarif impor 25 persen dari Negeri Paman Sam.

"Tetangganya aja ditarifin 25 persen. Kalau kita ngomong China ditarifin besar, kita mungkin sudah ekspetasi. Ini tetangganya ditarifin," kata Erick.

"Artinya apa? Amerika sekarang sudah melakukan rencana bagaimana mereka men-tone setting tetap negara ekonomi terbesar di dunia. Tidak disusul China. Ini kita ngomong ekonomi," lanjutnya.

Terkait Danantara, Erick juga bakal menyerahkan seluruh pengelolaan perusahaan BUMN, yang totalnya ada sebanyak 47 perusahaan kepada Danantara. Namun, baru ada tujuh BUMN yang dikelola asetnya oleh Danantara, yakni Pertamina, PLN, Mind ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia.

Kendati begitu, Erick memastikan pengelolaan seluruh perusahaan pelat merah nantinya akan beralih dari Kementerian BUMN ke Danantara.

"Kalau ditanya, Pak Erick, kenapa nggak tujuh, kenapa semuanya? Ya kalau saya ngelihat gini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu aset manajemen gitu loh," seru Erick.

"Kalau kita mau mendukung perubahan bangsa ini, saya sebagai Menteri BUMN setengah-setengah. Toh kita nggak ada yang diumpetin. Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini enggak ada yang diumpetin," dia menekankan.

Meskipun begitu, Erick tidak akan lepas tangan begitu saja terhadap perusahaan BUMN. Selain pengawasan, dirinya juga masih punya wewenang untuk menyetujui rencana kerja korporasi, memastikan antara dividen dan suntikan modal, hingga menindak jika ada kasus korupsi di tubuh perusahaan.

"Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation (PSO). Apalagi misalnya, subsidi kompensasi, proyek strategis nasional (PSN). Nanti secara operasionalnya masih," paparnya.