DPR 'serang' Menteri Jonan terkait buruknya serapan anggaran

"Soal anggaran saya harap-harap cemas," ucap Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP, Yoseph Umar Hadi.

2015-09-01 19:48:16

kementerian perhubungan

Komisi V DPR RI hari ini, Selasa (1/9) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan guna mengevaluasi kinerja kementerian. Dalam rapat ini, anggota dewan mengkritik serapan anggaran kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan tersebut.

Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP, Yoseph Umar Hadi merasa harap-harap cemas dengan penyerapan anggaran Kemenhub. Pasalnya, target penyerapan anggaran di akhir tahun 2015 mencapai 85 persen sementara hingga 31 Agustus 2015 penyerapannya hanya 16,3 persen dari total anggaran Rp 65 triliun.

"Soal anggaran saya harap-harap cemas. Selain masih rendah, penyerapan anggaran tahun ini targetnya 85 persen itu artinya ada 15 persen anggaran yang tidak akan terserap sekitar Rp 10 triliun. Saya harap tahun depan di atas 90 persen," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9).

Yoseph juga mengaku heran dengan munculnya masalah-masalah dalam proyek seperti masalah Amdal dan lahan saat tahun anggaran sudah memasuki akhir 2015. Oleh karena itu dia meminta banyaknya hambatan proyek infrastruktur perhubungan diselesaikan sehingga serapan anggaran bisa maksimal.

Selain itu, dia juga meminta Kemenhub untuk belajar dari pengalaman tahun anggaran 2015 ini, sehingga pelanggaran tahun depan bisa terserap lebih baik.

"Untuk tidak meloloskan proyek-proyek yang memang sejak awal memiliki permasalahan misalnya terkait Amdal," jelas dia.

Sementara Anggota DPR dari Fraksi PAN H.A Bakri mengaku tergelitik saat mendengar laporan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait serapan anggaran.

"Saya tergelitik tadi saat mendengar laporan serapan anggaran. Ini memang menjadi bagian bahasan dari teman-teman (Anggota Komisi V) sejak 2 jam tadi," ungkapnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran lantaran saat ini Kemenhub menerapkan sistem e-katalog. Dengan sistem tersebut kata Jonan, kontrak proyek tak menggunakan uang muka. Mekanismenya, setelah proyek rampung maka anggaran Kemenhub bisa langsung disalurkan.

(mdk/idr)