Merdeka.com - Ada tren baru di kalangan pejabat dan kepala daerah. Mereka ramai-ramai ngeri menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebabnya macam-macam. Ada yang enggan proyek digagasnya malah bisa menggiringnya ke jeruji besi. Lainnya malas berurusan dengan hal itu lantaran aturan berbelit.

Alhasil, kenyataan penyerapan anggaran pembangunan daerah se-Indonesia hingga semester 1-2015 baru mencapai 25,92 persen, atau lebih rendah dari penyerapan periode yang sama tahun lalu sebesar 31,3 persen. Banyak faktor menjadi latar persoalan ini. Salah satunya lantaran seringnya APBD diselewengkan. Baik oleh kepala daerah dan para pejabatnya. Maka dari itu pemerintah membuat aturan sedemikian ketatnya guna menghindari potensi kerugian negara, jika proyek itu tak sesuai harapan.

Meski demikian, hal ini membikin masalah baru. Yakni percepatan pembangunan di daerah terhambat. Mestinya proyek sudah rampung, malah mundur.

Kementerian Keuangan lantas menegur pemerintah daerah karena anggaran sebesar Rp 250 triliun belum terserap. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, langsung merespon dengan memanggil pemerintah daerah untuk mendapatkan penjelasan.

"Kuartal pertama, begitu kami dengar dari Menkeu tim sekjen dan ditjen keuangan daerah memanggil semua daerah termasuk kami kirim radiogram, kami undang sekda dan biro badan keuangan se-Indonesia di Sahid, menanyakan ada masalah apa ini kok sampai penyerapan anggarannya kecil sekali?" kata Tjahjo.

Tjahjo mengakui penyerapan anggaran di daerah masih minim. Dia mencontohkan penyerapan anggaran di DKI Jakarta yang menjadi lokasi pusat pemerintahan. Menurut Tjahjo, penyerapan anggaran DKI Jakarta baru 10 persen.

"Jangan jauh-jauh, Jakarta saja pas HUT DKI baru 10 persen, sekarang sudah mulai meningkat," kata Tjahjo.

Hanya saja, Tjahjo optimis penyerapan anggaran bisa digenjot di sisa tahun 2015. Caranya dengan optimalisasi anggaran ke sektor-sektor yang dibutuhkan.

"Kami optimistis sampai kemarin malam sudah terdata lebih dari 40 persen. Optimalisasi ini penting karena terkait dengan penyerapan ini akan kita hitung anggaran 2016 termasuk Rp 100 miliar disediakan Presiden kepada semua kepala daerah ukurannya adalah penyerapan anggaran tahun ini bisa dikurangi atau dibatalkan supaya fair," jelas Tjahjo.

Kalau daerah tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, Tjahjo menilai tidak perlu ada peningkatan anggaran untuk daerah-daerah tersebut tahun depan.