DJPb Sulsel Catat 4.633 Rumah Subsidi MBR Dibangun Melalui Skema FLPP di Sulawesi Selatan
Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan melaporkan progres signifikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga April 2026, sebanyak 4.633 unit rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulsel. Realisasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi warganya.
Penyaluran dana FLPP untuk proyek ini mencapai angka Rp578,80 miliar. Angka tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan ribuan rumah yang sangat dibutuhkan oleh MBR di seluruh wilayah. Program ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya di wilayah Sulawesi Selatan, menunjukkan keberlanjutan upaya pemerintah.
Menurut Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Hari Utomo, FLPP adalah instrumen krusial pemerintah. Tujuannya adalah menjamin akses hunian yang layak serta terjangkau bagi MBR. Selain itu, program ini juga berperan strategis sebagai penggerak ekonomi lokal serta pencipta efek berganda yang positif.
Peran Strategis FLPP dalam Mendukung Akses Hunian MBR
Hari Utomo menjelaskan bahwa program FLPP merupakan instrumen utama pemerintah. Program ini dirancang untuk menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sulawesi Selatan. Akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas, sehingga FLPP hadir sebagai solusi pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang.
Keberhasilan pembangunan 4.633 unit rumah subsidi hingga April 2026 membuktikan efektivitas skema pembiayaan ini. Total anggaran yang disalurkan melalui FLPP mencapai Rp578,80 miliar. Dana ini digunakan untuk memfasilitasi kepemilikan rumah bagi ribuan keluarga di 22 kabupaten dan kota, menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Hari Utomo juga menekankan peran strategis sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi. Sektor ini mampu menciptakan efek berganda yang signifikan di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam rumah subsidi tidak hanya menyelesaikan masalah hunian, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pembangunan Rumah Subsidi
Pembangunan rumah subsidi melalui FLPP memberikan dampak positif yang luas terhadap sosial ekonomi masyarakat. Program ini secara efektif menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti. Rumah subsidi hampir selalu diminati berkat suku bunga rendah dan harga yang sangat terjangkau bagi MBR, menjadikannya pilihan utama.
Realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan saja. Hari Utomo menegaskan adanya efek berganda terhadap perekonomian daerah. Ini mencakup penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan, mulai dari pekerja konstruksi hingga sektor pendukung lainnya, menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, program FLPP juga mendorong peningkatan aktivitas di sektor konstruksi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional. Penguatan daya beli masyarakat juga menjadi salah satu dampak positif yang dihasilkan, menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat mikro.
Penyaluran anggaran sebesar Rp578,80 miliar ini dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan. Skema ini melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Sinergi ini memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: AntaraNews