Di Depan DPR, Menkeu Purbaya Akui Cara Bicaranya Tak Bisa Lagi Gaya ‘Koboi’
"Kalau pas jadi Ketua LPS ngomongnya agak koboi, sekarang gak boleh," kata Menkeu Purbaya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasakan langsung perbedaan besar antara posisinya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kini sebagai Menkeu.
Jika saat di LPS ia bisa berbicara lebih bebas dengan gaya yang disebutnya “koboi”, kini sebagai Menkeu ia terikat dengan teks pidato resmi yang disiapkan stafnya.
“Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri keuangan, biasanya sebagai LPS. Kalau pas jadi Ketua LPS ngomongnya agak koboi, sekarang gak boleh, saya baru merasakan dampaknya rupanya beda. Jadi, saya sekarang akan bacakan pidato yang sudah disiapkan staf saya di sini pak, jadi gak ada sesi bebas lagi,” kata Purbaya.
Pernyataan itu sontak memancing respons para anggota DPR yang hadir. Mereka menilai gaya komunikasi Purbaya bisa tetap lugas, asalkan disertai substansi yang jelas.
“Boleh koboi tapi ada isinya,” ujar salah satu anggota DPR.
Adapun rapat kerja ini menjadi kegiatan resmi pertama Purbaya sejak dilantik Presiden dua hari sebelumnya.
Agenda yang dibahas adalah pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026.
Bukan Orang Baru
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa meski baru menjabat, Purbaya bukan sosok asing bagi DPR.
Sebagai Ketua LPS, ia sudah sering berinteraksi dengan Komisi XI, meski intensitasnya tidak sesering sebagai Menkeu.
“Bagi Komisi XI sebenarnya nama Purbaya ini bukan nama yang asing, cuman beda tempatnya saja, sudah lama menjadi mitra kerja Komisis XI. Dahulu beliau bermitra dengan Kita sebagai Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang kita bermitra dengan pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.
Ia menyampaikan kepada Purbaya, jika dalam kapasitasnya di LPS pertemuan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, maka kini intensitas interaksi akan jauh lebih sering.
Pembahasan Raker
Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR bersama Menkeu Purbaya membahas rencana program kebijakan fiskal dalam RAPBN 2026.
Program tersebut meliputi pengelolaan penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, hingga dukungan manajemen.
Secara keseluruhan, pagu indikatif RKA Kementerian Keuangan pada RAPBN 2026 tercatat sebesar Rp 52,16 triliun. Anggaran tersebut akan dibahas lebih detail bersama 23 satuan kerja unit di Kemenkeu dalam rapat lanjutan.
Pernyataan Viral Purbaya
Pernyataannya yang viral dianggap sebagai ‘koboi’ itu, berawal dari jawabannya saat ditanya awak media terkait 17+8 Tuntutan Rakyat. Jawabannya itu sontak membuat kaget masyarakat.
“Saya belum belajar itu, tapi sederhananya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Maka dari itu, Purbaya akan menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen.
Dia meyakini, ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, tuntutan rakyat akan hilang secara otomatis.
“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo,” tambahnya.
Menkeu Purbaya menyatakan komitmennya untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin.
“Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” tuturnya.