Berantas Saham Gorengan, Pjs Ketua OJK Tancap Gas Reformasi Pasar Modal
Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut mengatakan, pihak otoritas mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO.
Friderica Widyasari Dewi selaku Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan akan memperkuat reformasi pasar modal melalui percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan penindakan terhadap praktik saham gorengan.
Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut mengatakan, pihak otoritas mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi Ultimate Beneficial Owners (UBO), affiliated party disclosure, serta due diligence dan KYC oleh perusahaan efek.
"Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum, dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar secara masif, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer," tegasnya dalam sesi konferensi pers secara hybrid, Sabtu (31/1).
"Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan. Di antaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan," ujar Kiki.
Stakeholder
Lebih lanjut, OJK bersama pemerintah dan stakeholder terkait juga berkomitmen mempercepat reformasi pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik.
"Baik dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," sambung Kiki.
Dorong Free Float 15%
OJK di bawah arahannya juga bakal terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar. Melalui kebijakan peningkatan minimum porsi saham publik, alias free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Lalu, melakukan optimalisasi peran provider dan peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham.
"Dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola dan governance," imbuhnya.
"Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal, melalui revisi Undang-Undang P2SK," kata Kiki.