ARUN Soroti Perampasan Tanah di Teluk Bayur: 1.200 Hektar Dikuasai Tanpa Ganti Rugi, Kasus Dibawa ke DPR
Kali ini ARUN berfokus pada kasus praktik perampasan tanah secara sistematis, terstruktur, dan sewenang-wenang yang dialami oleh masyarakat Teluk Bayur.
Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menyatakan komitmennya untuk mengawal proses hukum, mendorong advokasi kebijakan, serta membangun dan memperluas mobilisasi solidaritas rakyat untuk mengawal kasus-kasus yang menyakiti hak rakyat.
Kali ini ARUN berfokus pada kasus praktik perampasan tanah secara sistematis, terstruktur, dan sewenang-wenang yang dialami oleh masyarakat Teluk Bayur, Ketapang, Kalimantan Barat. Dan rencananya, keluhan ini akan dibawa ke Komisi III DPR RI.
Bidang Hukum dan HAM DPP ARUN, Yudi Rijali Muslim menyampaikan ARUN DPD Kalbar telah menyerap aspirasi masyarakat Teluk Bayur.
"Keluh kesah masyarakat Teluk Bayur itu ditindaklanjuti oleh DPD Ketapang. Lalu diinnvestigasi dan hasilnya dimasukkan ke ARUN Pusat," kata Yudi saat media briefing di Kantor DPP ARUN Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Ia memaparrkan, dari semua investigasi yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah yang membutuhkan keterlibatan dari pemerintah untuk menyelesaikannya.
"Yang pertama, adanya Hhak Guna Usaha (HGU) yang cacat hukum. Dimana tidak adanya pelepasan dari masyarakat. Tidak ada proses pembebasan lahan, tanpa ada pembayaran ganti rugi," ujarnya.
Masalah kedua adalah perusahaan, dalam hal ini PT Prakarsa Tani Sejati (PTS), melakukan penguasaan fisik lahan di luar HGU yang sah, sebesar kurang lebih 1.200 hektar. Dan di atas tanah itu pula, terdapat lebih dari 570 hektar tanpa adanya HGB perusahaan, juga telah membangun berbagai fasilitas seperti gudang pupuk dan perumahan karyawan, tanpa dasar hukum dan tanpa proses pembebasan lahan yang sah.
"Ini adalah bentuk nyata perampasan tanah rakyat, sebuah pelanggaran hukum dan hak konstitusional warga negara," ujarnya lagi.
Masalah ketiga, negara dirugikan dengan penanaman sawit tanpa membayar pajak. Dari hasil investigasi dengan tidak terpungutnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak dibayarkannya Pajak Penghasilan (PPh Badan), tidak disetorkannya iuran Dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), serta potensi kehilangan penerimaan dari bea keluar jika hasil sawit diekspor, totalnya adalah Rp19.544.880.000.
"Masalah keempat adalah eksploitasi sepihak oleh perusahaan telah menimbulkan potensi pendapatan dari hasil saawit, menurunnya nilai ekonomis tanah milik warga, rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, serta terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada keberlanjutan hidup masyarakat, yang jika ditotal dari 2010 sampai 2025 mencapai sekitar Rp95,1 miliar," kata Yudi.
Di tengah kerugian masyarakat tersebut, Bidang Politik DPP ARUN Syakieb Faiz Ba'arrfan, menyatakan perusahaan terkait telah menangguk keuntungan yang nilainya triliunan rupiah.
"Keuntungan itu diperoleh tanpa mekkanisme ganti rugi, tanpa izin legal yang lengkap, serta tanpa kontribusi fiskal yang semestinya kepada daerah," kata Syakieb.
Untuk menyelesaikan masalah ini, ia menegaskan ARUN akan mengambil langkah-langkah advokasi. Mulai dari kegiatan Musyawarah Rakyat untuk menerima aspirasi rakyat, menyampaikan tuntutan masyarakat kepada aparat penegak hukum daerah, hingga mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.
"Kami sudah mengajukan ke Komisi III. Sekarang masih menunggu undangan dari Komisi III, untuk melakukan RDP, menyampaikan keluhan masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama di Teluk Bayur ini," ungkap Syakieb.
Kepala Desa Teluk Bayur, Suarmin Boyo, yang turut hadir dalam acara ini, menyatakan bahwa keluhan ini sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakatnya sejak lama.
"Tapi memang sebelumnnya masyarakat tidak mengetahui harus mengeluh pada siapa. Jadi baru tahun 2020 lah kami menyampaikan ini ke DPRD Ketapang. Namun langkah-langkah yang dilakukan, tidak memberikan penyelesaikan yang memuaskan bagi masyarakat. Akhirnya, kami mencoba menyampaikan ini kepada DPD ARUN Ketapang," kata Suarmin Boyo.