TikTok Jadi Alat Tawar Baru di Tengah Perang Dagang AS dan China
Jalan buntu rencana pemisahan TikTok di AS. Terlebih muncul kebijakan Donald Trump menaikan tarif barang impor dari China.
Upaya pemisahan TikTok dari induk perusahaannya ByteDance kembali menemui jalan buntu setelah pemerintah China belum memberikan restu atas struktur kesepakatan baru.
Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif barang-barang impor dari China sebesar 34 persen, yang memperburuk suasana negosiasi antara kedua negara.
Kesepakatan yang dirancang akan memisahkan TikTok menjadi entitas baru yang berbasis di Amerika Serikat, dengan mayoritas saham dimiliki investor asal AS dan kepemilikan ByteDance dibatasi di bawah 20 persen.
Meski struktur ini dikabarkan sudah disepakati oleh pemerintah AS dan sejumlah investor, tanpa lampu hijau dari Beijing, rencana tersebut tidak bisa dieksekusi.
“Semua pihak besar, termasuk investor baru dan pemerintah AS, sejatinya sudah menyetujui struktur ini. Namun tanpa restu dari Beijing, semua itu hanya tinggal di atas kertas,” ujar seorang sumber yang terlibat langsung dalam proses negosiasi kepada Reuters, Kamis (10/4).
ByteDance sendiri mengakui belum tercapainya kesepakatan final. “Kami masih dalam pembicaraan dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan karena masih banyak perbedaan penting yang belum diselesaikan,” bunyi pernyataan resmi perusahaan.
Dari Beijing, ByteDance menegaskan posisi hukumnya dalam sebuah pernyataan di platform WeChat. “Sesuai hukum Tiongkok, semua kesepakatan tetap tunduk pada prosedur persetujuan otoritas terkait.”
Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington juga menambahkan bahwa “China selalu menghormati hak dan kepentingan sah perusahaan, dan menentang tindakan yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar.”
Presiden Trump, yang kembali menjabat sejak 20 Januari 2025, memilih untuk menunda penerapan undang-undang yang mewajibkan ByteDance melepas TikTok.
“Kami tidak ingin TikTok lenyap dari pasar AS. Kami berharap masih bisa bekerja sama dengan ByteDance dan pemerintah China untuk menyelesaikan ini,” tulisnya di media sosial.
Sementara itu, para investor besar ByteDance asal AS, seperti Susquehanna International Group dan General Atlantic, tengah merancang strategi akuisisi agar TikTok bisa beroperasi mandiri di AS. Walmart, yang sempat disebut-sebut ikut dalam konsorsium, membantah keterlibatannya.
Analis geopolitik digital dari Shanghai Institute of International Strategy, Dr. Elaine Zhang, menyebut bahwa kondisi saat ini memperlihatkan kompleksitas diplomasi teknologi yang membingkai seluruh proses.
“Di tengah memanasnya kembali tensi tarif, China tidak ingin memberi kesan tunduk terhadap tekanan ekonomi AS. TikTok kini lebih dari sekadar aplikasi, ia menjadi alat negosiasi dalam diplomasi teknologi global,” kata Zhang.
Dengan batas waktu baru yang diberikan hingga Juni 2025, nasib TikTok di AS kini tergantung pada kemampuan kedua negara menurunkan eskalasi dan menemukan titik temu dalam perundingan ekonomi dan teknologi.