Zulkifli Hasan serahkan ke KPK, PAN malah setuju revisi UU KPK

KPK sendiri menyatakan menolak UU-nya direvisi.

2016-02-10 18:45:10

Revisi UU KPK

Pandangan PAN terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berubah. Meski sebelumnya menyerahkan penuh pada KPK, namun ‎setelah Panja melakukan ‎pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantauan konsepsi perubahan ‎sikap PAN berbalik arah.

"Fraksi PAN menentang upaya revisi UU KPK yang melemahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fraksi PAN menyatakan menerima harmonisasi pembulatan konsepsi rancangan UU KPK," kata perwakilan fraksi PAN Ammy Amalia Fatma Surya dalam pandangan mini fraksi Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).

Beberapa alasan yang dilokalisi Ammy cenderung mengalir pada empat poin yang kerap jadi pembahasan. Menurutnya Dewan Pengawas akan memberi pengawasan dan kontrol kinerja KPK sehingga KPK tak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya. Selain itu, penyadapan harus dilakukan setelah bukti permulaan yang cukup.

"SP3 agar hak asasi tersangka yang melakukan tindak pidana dapat terjamin. Merekrut penyidik independen agar KPK semakin leluasa melakukan tupoksinya," ujarnya.

Sedangkan sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya akan mendukung penuh KPK soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)‎. KPK sendiri tegas melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK yang dinilai bisa mengkebiri kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Kalau mereka menolak, kita menolak juga," tegas Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).

Ketua MPR ini menjelaskan, KPK harus diberi ruang besar untuk turut campur tangan soal revisi. Sebab mereka yang akan memakai dan menerima risiko perubahan.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan. Terserah KPK-nya wong KPK-nya yang pakai. Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat. KPK tahu yang terbaik," tuturnya.

(mdk/rnd)