Fraksi Demokrat Minta Maaf dan Siap Evaluasi Tunjangan Anggota DPR, PDIP & Gerindra Setuju
Fraksi Demokrat DPR RI menyampaikan permohonan maaf atas isu tunjangan anggota DPR yang menuai protes, menyatakan siap mengevaluasi.
Isu tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya gelombang protes dari masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPR RI secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi tunjangan yang menjadi polemik.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, di Jakarta pada Minggu (31/8). Langkah introspeksi ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi dan kritikan keras yang dilayangkan oleh masyarakat luas.
Tidak hanya Fraksi Demokrat, beberapa fraksi partai politik lain seperti PDI Perjuangan dan Gerindra juga menunjukkan sikap serupa. Mereka sepakat untuk meninjau ulang dan bahkan menghentikan tunjangan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak memenuhi rasa keadilan di tengah kondisi masyarakat saat ini.
Sikap Introspeksi Fraksi Demokrat
Dalam menanggapi gelombang protes masyarakat, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi bagi seluruh anggota dewan. Ibas menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan seluruh anggota DPR terkait isu tunjangan yang diprotes mayoritas masyarakat.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ujar Ibas. Ia juga menyerukan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat untuk senantiasa mengingat dua hal krusial, yaitu mendengar dan membantu rakyat, karena harapan rakyat merupakan landasan perjuangan partai.
Ibas menambahkan bahwa seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus sama-sama menjadi bagian untuk menciptakan situasi tetap kondusif. Ia juga mengingatkan para kader untuk menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku yang senantiasa pro kepada rakyat, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Fraksi Lain Turut Sepakat Evaluasi Tunjangan
Sebelumnya, beberapa fraksi partai politik juga telah menyatakan persetujuan untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPR menyusul protes masyarakat. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPR RI misalnya, meminta tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan untuk dihentikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menjelaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memandang politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan harus melekat pada etik, empati, dan simpati. “Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangannya pada 30 Agustus.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, juga menyatakan persetujuan Fraksi Gerindra untuk menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. “Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio.
Sumber: AntaraNews