Tok! Tunjangan Rumah Anggota DPR Resmi Disetop, Ini Lengkapnya
Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjawab 17 tuntutan rakyat yang disampaikan perwakilan mahasiswa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan 6 poin hasil evaluasi.
Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025. "Kami akan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud," kata Dasco saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).
Berikut 6 poin penting hasil evaluasi:
1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan
3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi
4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partainya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya
5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifkan beberap anggota DPR RI yang telah dilakukan beberapa partai politik, melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta mahkamah kehormatan DPR RI untuk berkooridnasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Diteken Pimpinan DPR
"Ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurizal," kata Dasco.