Selesaikan konflik Ical-Agung, Akbar usul munas Golkar rekonsiliasi

Dalam munas rekonsiliasi juga bisa diputuskan apakah Golkar tetap bersama KMP atau tidak.

2015-01-23 02:15:00

Partai Golkar

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung mengatakan, kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono terus melakukan dialog dan perundingan untuk mencari titik temu soal kisruh Golkar. Menurutnya, kedua belah kubu sepakat menyerahkan kepada pengadilan.

"Saya belum bisa mengatakan progresnya tapi kesepakatannya bahwa diserahkan kepada pengadilan dan siapapun nanti yang akan menang harus dihormati dan kemudian nanti akan dibuat format kepengurusan baru yang di mana dalam pengurusan baru itu perlu semua unsur terwakili. Itu yang ditempuh oleh DPD Partai Golkar di bawah ARB tapi saya belum mengetahui sejauh mana kemajuan daripada perundingan," kata Akbar usai menghadiri acara Kahmi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (22/1).

Dia mengatakan, soal permintaan kubu Agung agar Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) adalah hal yang sulit dilakukan. Sebab, menurut kubu Ical, keputusan bergabung dengan KMP telah ditetapkan di dalam munas.

"Kalau menurut saya kalau seandainya ya kalau kami kan punya konsep pandangan, saran kami dari wantim kan munas islah, munas rekonsiliasi," katanya.

"Kalau misalnya dalam munas rekonsiliasi ya serahkan saja munas masih memutuskan apakah mau tetap di KMP ataukah menjadi kekuatan penyeimbang biarkan saja pada munas rekonsiliasi yang memutuskan tapi kalau dalam konsep yang sekarang ini, sekarang dalam DPD melalui perundingan-perundingan ya tentu sulit untuk mengatakan bahwa gak mungkin dong Bali kan terikat dengan munas, artinya tetap pada di dalam KMP," jelasnya.

Akbar tak tahu batas waktu pelaksanaan islah antara kedua kubu sampai kapan. Yang diketahuinya, para pengurus Golkar di daerah menginginkan agar konflik di internal Golkar cepat berakhir.

"Islah, rujuk, selesai, karena mereka berkepentingan untuk ikut dalam agenda-agenda pilkada bahkan ada daerah Jatim menyampaikan supaya ada kepastian paling lambat akhir Januari ini sudah ada kepastian," katanya.

(mdk/dan)