Respons Ketum Partai Golkar dan Demokrat soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Dia berjanji, Partai Golkar akan mempelajari dan merespons sejumlah tuntutan itu secara proaktif serta terukur.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menghargai aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang disampaikan melalui '17+8 Tuntutan Rakyat'. Menurut dia, tuntutan ini merupakan bentuk demokrasi di Indonesia.
"Kita menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa dari masyarakat, sebagai baian dari kontrol dan negara kita demokrasi," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9).
Dia berjanji, Partai Golkar akan mempelajari dan merespons sejumlah tuntutan itu secara proaktif serta terukur. Bahlil mendukung demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respons proaktif terukur. Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah lebih baik," ujarnya.
Kata Ketum Demokrat
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah membaca isi '17+8 Tuntutan Rakyat'. Dia pun mendorong pemerintah dan DPR duduk bersama untuk membahas tuntutan masyarakat.
"Tentu dalam kepasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI," tutur AHY.
Dia menyampaikan, pemerintah pun ingin mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, maupun terhadap isu ekonomi, hukum, dan keadilan. AHY ingin semua pihak membahas bersama dan mencari solusi atas masalah-masalah yang ada.
"Jadi artinya terlepas kapasitas saya sebagai Menko di Bidang Infrastruktur, tetapi sebagai salah satu pemimpin partai saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama," jelas AHY.
Perwakilan Mahasiswa Temui DPR
Diketahui, perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang ditemui pimpinan DPR di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.
Adapun '17+8 Tuntutan Rakyat' belakangan muncul dan didukung okeh influencer hingga 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.
Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
Beberapa tuntutan yakni reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.