PDIP Kritik Wacana Pilkada DPRD: Demokrasi Jangan Seperti Poco-Poco
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.
Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengalihkan hak pilih dari rakyat langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Para kader muda partai tersebut secara tegas menyamakan wacana ini dengan gerakan senam 'Poco-Poco' yang maju mundur, mengindikasikan kemunduran demokrasi.
Kritik ini bukan tanpa dasar, mengingat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah menyatakan pandangan serupa, menyoroti potensi kemunduran proses demokrasi jika sistem Pilkada langsung diubah. Momentum pengkajian ulang sistem ini dianggap sebagai ujian bagi komitmen Indonesia terhadap kemajuan atau kemunduran demokrasi.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab, dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, menegaskan bahwa demokrasi harus terus bergerak maju. Ia menekankan bahwa alasan menekan politik uang tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Demokrasi Tidak Boleh Mundur ke Belakang
Muhammad Syaeful Mujab, politikus muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan bahwa wacana Pilkada dipilih DPRD ini seperti senam Poco-Poco yang gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDIP, demokrasi harus terus bergerak maju ke depan, bukan malah dibuat maju-mundur.
Menurutnya, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia benar-benar ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran. Dia menambahkan bahwa persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa perlu 'mengamputasi' hak pilih masyarakat. PDIP meyakini bahwa masalah politik uang dapat diatasi tanpa harus mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.
Pentingnya Ikatan Emosional Pemimpin dan Rakyat
Politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, turut menyoroti pentingnya kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat. Menurutnya, ikatan ini hanya dapat tercipta melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.
Seno mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin dapat merasakan keresahan rakyatnya jika rakyat tidak mengenal siapa dia. Jika pemimpin sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa terselesaikan dengan baik. Bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi, melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah, terutama ketika rakyat masih menghadapi banyak kesulitan hidup.
Sikap Resmi PDIP dari Rakernas
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menggelar Rakernas I pada 10-12 Januari 2026, di mana isu Pilkada menjadi salah satu agenda penting yang dibahas. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Rakernas ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan untuk menegaskan konsolidasi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam kerja nyata di tengah rakyat.
Dalam Rakernas ini, dibahas pula sikap politik partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, masalah ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan. Sikap resmi PDIP mengenai sistem Pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin, 12 Januari 2026.
Sumber: AntaraNews