PAN Tanggapi Usulan PKB agar Pilkada Tak Dipilih Rakyat
Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa partainya tengah mengumpulkan masukan dari berbagai daerah sebelum menentukan sikap resmi.
Partai Amanat Nasional (PAN) memberi sinyal terbuka terhadap wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang belakangan kembali mencuat. Hal tersebut menanggapi usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar agar pemilihan kepala daerah tak lagi langsung dipilih rakyat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa partainya tengah mengumpulkan masukan dari berbagai daerah sebelum menentukan sikap resmi.
“Ada banyak opsi yang sedang kami pertimbangkan. Ini bagian dari proses penjaringan aspirasi. Termasuk soal usulan pola pemilihan kepala daerah itu," kata dia saat menghadiri rapat perdana DPW PAN Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (26/7).
Meski begitu, ia belum bisa membuka opsi semuanya untuk saat ini, karena masih dalam proses diskusi internal.
Menurut Eko, usulan semacam itu membutuhkan kajian mendalam, termasuk meninjau dampak sosial, politik, dan tata kelola pemerintahan di berbagai daerah. Ia menyebut, PAN saat ini fokus menghimpun pandangan dari wilayah-wilayah kunci seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Ketua Umum menugaskan saya turun langsung, mendengarkan aspirasi teman-teman di daerah. Karena ini bukan hanya soal teknis pemilu, tapi menyangkut representasi rakyat di tingkat lokal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan dua skema pemilihan kepala daerah dalam rangka menekan biaya politik yang tinggi.
Dalam pandangannya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.
“Selama ini Pilkada langsung itu menelan biaya sangat besar. Maka kami mengajukan pola campuran agar lebih efisien dan tidak membebani calon kepala daerah,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menyebut bahwa wacana ini sejalan dengan hasil sejumlah Musyawarah Nasional Alim Ulama yang menyampaikan kritik atas mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung, yang dikhawatirkan berdampak pada praktik korupsi pasca-pemilihan.