Mengapa Ikon Wisata Bandung Zoo Masih Buntu? DPRD Minta Pemkot Segera Bertindak
DPRD Kota Bandung mendesak Pemkot Bandung segera ambil sikap terkait nasib pengelolaan Bandung Zoo yang buntu, khawatir berdampak pada satwa dan ikon wisata kota.
DPRD Kota Bandung melalui Wakil Ketua Komisi I, Erick Darmadjaya, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera bertindak. Desakan ini terkait dengan nasib pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) yang hingga kini belum menemukan titik terang. Permasalahan ini berpotensi mengancam keberlangsungan pemeliharaan satwa jika terus berlarut.
Erick Darmadjaya menyoroti bahwa kebuntuan ini merupakan masalah internal yang memerlukan intervensi langsung dari Pemkot Bandung. Ia menegaskan bahwa Wali Kota Bandung harus mengambil sikap tegas. DPRD sendiri berperan dalam pengawasan dan pemberian masukan kepada pihak terkait.
Jika persoalan pengelolaan Bandung Zoo terus berlarut, dikhawatirkan akan berdampak serius pada kesejahteraan satwa. Kebun binatang ini merupakan ikon wisata penting bagi Kota Bandung. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi prioritas bagi semua pihak.
Desakan DPRD untuk Penyelesaian Konflik Bandung Zoo
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, secara gamblang menyatakan bahwa persoalan Kebun Binatang Bandung adalah masalah internal. Ia menekankan pentingnya peran Pemkot Bandung dalam mencari solusi. "Masalah kebun binatang ini kan lebih ke masalah internal ya," kata Erick dalam keterangan yang diterima di Bandung, Sabtu.
Erick menambahkan, jika situasi tetap buntu, Pemkot Bandung harus segera turun tangan. Wali Kota Bandung diharapkan memiliki sikap yang jelas terkait masa depan Bandung Zoo. DPRD sendiri, menurut Erick, fokus pada fungsi pengawasan dan memberikan masukan konstruktif.
DPRD Kota Bandung terus menjalin komunikasi aktif dengan Pemkot, termasuk Wali Kota Bandung dan bagian aset, untuk membahas persoalan ini. Erick berharap agar permasalahan pengelolaan Bandung Zoo segera terselesaikan. Hal ini penting agar ikon wisata tersebut dapat kembali beroperasi melayani masyarakat.
Klaim Legalitas Pengelola Bandung Zoo oleh YMT
Di sisi lain, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) melalui Kuasa Hukumnya, Budi Ghama, menegaskan bahwa kliennya adalah pemegang mandat sah. YMT memiliki legalitas untuk mengelola Bandung Zoo. Klaim ini didasarkan pada akta yayasan yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.
Budi Ghama menjelaskan bahwa Ketua YMT, John Sumampauw, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan akta yayasan. "Pihak Pak John sesuai dengan ketentuan mengenai akta yayasan sudah memenuhi syarat," ujar Budi. Ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap legalitas YMT sebagai pengelola.
Selain itu, John Sumampauw juga mendapatkan kepercayaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kepercayaan ini dibuktikan dengan adanya berita acara penitipan barang bukti. Barang bukti tersebut berupa enam gedung yang berada di kawasan Kebun Binatang Bandung.
Dengan bukti-bukti tersebut, Budi Ghama menyatakan bahwa Ketua YMT memiliki legal standing yang sangat kuat. YMT menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pengelolaan Bandung Zoo. Mereka siap beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai salah satu ikon pariwisata tertua di Bandung, kelangsungan operasional Bandung Zoo memiliki dampak signifikan. Tidak hanya sebagai tempat rekreasi, kebun binatang ini juga berperan dalam edukasi dan konservasi satwa. Oleh karena itu, penyelesaian konflik pengelolaan menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi tersebut.
Sumber: AntaraNews