KPU Makassar dan Wali Kota Bahas Pemutakhiran Data Pemilih Makassar Menuju Pemilu 2029
KPU Makassar berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar untuk mempercepat Pemutakhiran Data Pemilih Makassar, sekaligus memperkuat pendidikan demokrasi demi suksesnya Pemilu 2029. Simak detailnya!
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini bertujuan membahas agenda krusial terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta upaya penguatan pendidikan demokrasi. Inisiatif ini merupakan langkah awal strategis dalam persiapan menyambut Pemilu 2029 yang akan datang.
Hambaliie, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Makassar, menjelaskan bahwa proses menuju Pemilu 2029 sudah resmi dimulai. Saat ini, fokus utama adalah pada pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Diskusi juga mencakup pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran berdemokrasi.
KPU Makassar secara aktif mencari sinergi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar untuk menyukseskan program-program ini. Harapannya, Wali Kota dapat menginstruksikan camat dan lurah di wilayah masing-masing agar turut serta menyambut pelaksanaan program tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperlancar akses KPU ke masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Sinergi Pemerintah Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih Makassar
KPU Makassar menekankan pentingnya peran Pemerintah Kota dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hambaliie secara spesifik meminta Wali Kota Makassar untuk memberikan instruksi kepada camat dan lurah. Tujuannya adalah memastikan program ini tersosialisasi dan terlaksana dengan baik hingga ke tingkat kelurahan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya. Beliau akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, untuk bersinergi. Selain itu, koordinasi erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga akan dipastikan. Hal ini krusial untuk menjamin akurasi data pemilih yang mutakhir dan valid.
Dukungan dari pemerintah daerah sangat vital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif dari perangkat daerah di tingkat bawah akan mempermudah KPU dalam mengidentifikasi dan memperbarui data pemilih. Ini termasuk pemilih baru, pemilih yang pindah domisili, atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
Perluasan Sasaran Pendidikan Demokrasi Melalui KPU Mengajar
Selain pemutakhiran data, KPU Makassar juga memaparkan program KPU Mengajar. Program ini merupakan inisiatif pendidikan pemilih yang selama ini menyasar tingkat SMA dan berada di bawah kewenangan KPU Provinsi. Namun, KPU Makassar melihat adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan program ini.
Hambaliie mengusulkan perluasan sasaran pendidikan pemilih, terutama untuk generasi yang akan menjadi pemilih pada Pemilu 2029. Generasi ini saat ini masih duduk di bangku SMP, yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Dengan menyasar siswa SMP, diharapkan kesadaran demokrasi dapat ditanamkan sejak dini.
KPU juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan yang perlu didorong agar semakin melek demokrasi. Hambaliie mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW sebelumnya yang diinisiasi oleh Munafri. Antusiasme ini menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.
Kondisi ini perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar. Tujuannya adalah agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat. Pendidikan demokrasi yang menyeluruh akan menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
Konsep Besar dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Pemilu 2029
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya menyusun konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Beliau mengusulkan agar digelar pertemuan koordinasi lintas sektor terlebih dahulu. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan memastikan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Munafri menyatakan keinginannya untuk mengadakan satu rapat besar yang melibatkan berbagai pihak terkait. Rapat ini akan mencakup KPU, partai politik, Disdukcapil, camat, lurah, serta dinas-dinas terkait lainnya. Setelah rapat koordinasi ini, barulah program akan diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor.
Pertemuan koordinasi ini diharapkan dapat menyepakati arah dan dukungan yang jelas dari semua pihak. Hal ini penting agar program pemutakhiran data pemilih dan pendidikan demokrasi berjalan efektif. Wali Kota juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol dan tokoh masyarakat.
Pihak-pihak yang diusulkan untuk terlibat dalam rapat koordinasi lintas sektor:
Sumber: AntaraNews