Fadli Zon tak percaya Jokowi tolak revisi UU Pilkada
"Pak Jokowi secara resmi belum ada penolakan," kata dia.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak untuk dilakukan revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu karena Undang Undang Pilkada belum diterapkan sama sekali.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan jika Jokowi belum memberikan pernyataan resmi soal penolakan tersebut. Dia masih percaya jika Jokowi bakal menyetujui revisi Undang Undang Pilkada.
"Pak Jokowi secara resmi belum ada penolakan. Waktu itu bilangnya belum ada rencana. Kita lihat dinamikanya," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5).
Meski begitu, politikus Partai Gerindra ini menyerahkan revisi Undang Undang Pilkada kepada Komisi II DPR. Bahkan, langkah tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan manapun.
"Di komisi II diserahkan ke anggota untuk diteruskan, ini jadi kita lihat prosesnya. Saya kira jalan keluar yang masuk akal karena tidak melanggar aturan karena hanya mengisi kekosongan dari undang-undang yang ada," imbuhnya.
Baca juga:
Revisi UU Pilkada dinilai buka potensi konflik baru
Komisi II DPR tak gubris Jokowi tolak revisi UU Pilkada
KIH tolak revisi undang-undang Pilkada, KMP coba rayu Jokowi
Ketua KPU: Proses revisi UU Pilkada urusan DPR dan pemerintah
Budiman: Revisi UU Pilkada cuma akomodasi kelompok tertentu
Fahri Hamzah: Jokowi seharusnya mempermudah revisi UU Pilkada
PDIP dukung penuh sikap Jokowi tolak revisi UU Pilkada