Merdeka.com - Wacana Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melakukan revisi terhadap UU Pilkada dan UU Partai Politik nampaknya tak akan berjalan mulus.

Koalisi Indonesia Hebat bersama Demokrat menilai tak ada yang mendesak untuk melakukan revisi kepada dua UU itu. Apalagi, penolakan juga disuarakan oleh anggota DPR dari Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuziy.

Faksi yang menolak melihat wacana revisi bukan untuk kepentingan nasional, melainkan kelompok semata. Terlebih UU Pilkada belum dijalankan dan baru saja dibuat tahun lalu.

Harapan KMP untuk sukses melakukan revisi pada UU Pilkada dan UU Parpol ini adalah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski belum disampaikan secara resmi, namun Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Jokowi sudah menolak rencana revisi tersebut.

"Tidak (setuju), kemarin dari presiden sudah dinyatakan ditolak revisinya. Jadi menggunakan UU No 8 Tahun 2015," kata Tedjo.

Meski sudah ada suara penolakan dari pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tapi KMP masih merasa yakin jika UU Pilkada ini akan tetap direvisi.