PDIP dukung penuh sikap Jokowi tolak revisi UU Pilkada

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mendukung keputusan Presiden Joko Widodo menolak revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu karena peraturan perundang-undangan ini belum dilaksanakan.

"Kan Undang Undang belum dijalankan masa diubah demi kepentingan-kepentingan parpol," tegas Hasto Kristiyanto di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Menurutnya, langkah Jokowi tidak menerima usulan revisi Undang Undang Pilkada sangat tepat. Soalnya, jika dikabulkan maka disinyalir akan menimbulkan persoalan baru lagi.

"Kami mendukung pemerintah untuk tidak merubah Undang Undang ini. Agar tidak menimbulkan suatu persoalan baru," tuturnya.

Menurutnya rakyat sebagai pondasi demokrasi harus diberikan kebebasan untuk memilih. "Hormati rakyat untuk memilih pemimpin, kepentingan yang lebih besar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak dilakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno, Jokowi tidak menerima usulan dari DPR untuk merevisi UU tersebut.

"Tidak (menerima). Kemarin dari presiden sudah menyatakan ditolak revisinya jadi menggunakan UU No 8 Tahun 2015," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5).