Elit Golkar Temui Prabowo di Istana, Usulkan Tiga Alternatif Sistem Pemilu
Pertemuan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas tiga opsi sistem pemilihan umum.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pimpinan partainya, mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan ini, mereka membahas tiga opsi mengenai sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
"Kita kan sudah memasuki periode kedua 25 tahun reformasi. Di dalam 25 tahun pertama kemarin kita menempatkan di era reformasi itu kan sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Dan kita sama-sama tahu bahwa sistem demokrasi kita itu belum bisa menjawab atau mengantarkan, menjadikan instrumen untuk mendekatkan pada cita-cita negara. Nah makanya perlu kita sempurnakan," ungkap Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
Ahmad Doli menekankan bahwa Golkar melakukan evaluasi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, sejalan dengan pernyataan Prabowo yang sering mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki biaya yang tinggi dan proses yang rumit. "Terus kemudian yang lebih bahaya lagi adalah ya menyuburkan praktek-praktek atau budaya pragmatisme di kalangan kita semua ya baik di masyarakat maupun juga di elit. Nah itu yang harus kita perbaiki," tambahnya.
Dia berharap agar sistem demokrasi yang ada dapat diperbaiki menjadi lebih substansial dan canggih. "Jadi kita menginkan adalah sistem demokrasi yang lebih substansial, yang lebih sophisticated ya untuk menjawab bahwa demokrasi ini adalah instrumen untuk cepat mengantarkan kita kepada cita-cita negara," jelas Ahmad Doli.
Bentuk tim kajian
Partai tersebut telah membentuk sebuah tim yang melakukan kajian politik untuk mengevaluasi sepuluh poin perbaikan dalam sistem politik dan demokrasi, termasuk di dalamnya sistem pemilu. Hasil dari kajian tersebut menghasilkan tiga alternatif sistem pemilu yang dapat dipertimbangkan.
"Nah dari 10 poin itu tadi kami menyampaikan ada 1, 2, terutama tadi soal sistem pemilu kita sedang memberikan 3 alternatif, tetap seperti sistem terbuka yang seperti sekarang, kemudian sistem tertutup, ada juga yang sistem hybrid, yang sistem campuran antara proporsional tertutup dengan sistem mayoritarian," ungkapnya. Dengan demikian, partai tersebut menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki dan memperbarui sistem pemilu yang ada agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mari kita diskusikan mengenai pemilihan kepala daerah
Pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah atau Pilkada juga menjadi perhatian penting. Partai Golkar sedang mengevaluasi beberapa opsi, salah satunya adalah penerapan sistem asimetris di mana pemilihan gubernur akan diserahkan kembali kepada DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilaksanakan seperti yang berlaku saat ini. "Atau kemudian yang kedua adalah pemilihan gubernur itu tetap di DPR, karena pertimbangannya adalah gubernur itu adalah kepanjangan pemerintahan pusat. Nah untuk kabupaten dan kotanya ada dua pilihan lagi, tetap langsung seperti sekarang atau juga hybrid, ada yang kembali ke DPR, ada yang kita laksanakan secara langsung seperti sekarang," kata dia.
Lebih lanjut, Doli menambahkan bahwa Presiden telah memberikan respon positif terhadap usulan tersebut. "Pak Presiden menjawab silahkan nanti kita kaji sama-sama bersama dengan partai-partai politik yang lain khususnya di koalisi, partai koalisi pendukung pemerintah, dan mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat untuk kepentingan bangsa negara itu nanti akan kita putuskan dan disampaikan oleh Pak Presiden," Doli menandaskan. Dengan demikian, keputusan mengenai sistem pemilihan ini akan melibatkan diskusi mendalam antara partai-partai politik untuk menemukan solusi yang paling menguntungkan bagi masyarakat.