LIVE

Draf RUU Polri: Polisi Aktif Bisa Menjabat di 15 Kementerian dan Lembaga

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anggota Polri menduduki jabatan memiliki keterkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian.

revisi uu polri
Draf RUU Polri: Polisi Aktif Bisa Menjabat di 15 Kementerian dan Lembaga (merdeka.com)

Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sedang digodok DPR, salah satu poin aturan itu mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 15 kementerian dan lembaga tertentu, tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian.

Aturan mengenai jabatan tersebut tertuang dalam Pasal 28 draf RUU Polri yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian." demikian kutipan pasal 28 dikutip di laman dpr.go.id, Jumat (5/6).

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anggota Polri menduduki jabatan memiliki keterkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian. Pengecualian itu diatur dalam Pasal 28 ayat (4).

"Ketentuan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan yang memiliki sangkut paut dengan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian."

Bunyi Aturan

Sementara pada Pasal 28 ayat (5) merinci kementerian dan lembaga dapat ditempati anggota Polri aktif.

Adapun 15 kementerian dan lembaga yang disebut dalam draf tersebut, yakni kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koordinator politik dan keamanan, energi dan sumber daya mineral, hukum, imigrasi dan pemasyarakatan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, pelindungan pekerja migran Indonesia, serta agraria dan tata ruang/pertanahan nasional.

Lembaga yang menangani ketahanan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Meski demikian, usulan mengenai jabatan dapat ditempati anggota Polri aktif tersebut belum dibahas dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara DPR dan pemerintah. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Polri baru akan digelar pada pekan depan.


Artikel ini ditulis oleh
Editor Muhamad Agil Aliansyah
D
Reporter Delvira Hutabarat
Revisi UU TNI: 15 Kementerian dan Lembaga Diusulkan Bisa Ditempati Prajurit Aktif

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.

Sjafrie Sjamsoeddin
Dianggap Tak Penting, Jadi Alasan KKP Dicabut dari Daftar Kementerian yang Bisa Diisi Anggota TNI Aktif

Komisi I DPR dan pemerintah sepakat membawa Revisi UU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

RUU TNI
Mensesneg Jawab Kritik soal Penambahan Lembaga dan Kementerian Diisi TNI Aktif: Belum Juga Kerja, Dicurigai

Mensesneg Prasetyo menyebut aturan itu dibuat tak terlepas dari perkembangan zaman.

revisi uu tni terbaru
Mensesneg Jawab Kritik soal Penambahan Lembaga dan Kementerian Diisi TNI Aktif: Belum Juga Kerja, Dicurigai

Mensesneg Prasetyo menyebut aturan itu dibuat tak terlepas dari perkembangan zaman.

revisi uu tni terbaru
Pemerintah Tegaskan Hanya 14 Kementerian dan Lembaga yang Bisa Ditempati TNI Aktif

Supratman menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional dihitung sebagai satu lembaga.

UU TNI
Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

UU Polri
Aturan UU TNI: Prajurit Aktif di 14 Kementerian/Lembaga Terjerat Pidana akan Diproses Kejagung

Prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga terjerat kasus pidana maka dapat diproses di Kejagung.

UU TNI
TB Hasanuddin Sebut RUU TNI Tak Ubah Larangan Prajurit Berbisnis dan Berpolitik

TB berharap UU TNI yang baru bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam pemerintah.

RUU TNI
RUU TNI, Presiden Miliki Kewenangan Tunjuk Prajurit Menempati Jabatan Sipil

Meski presiden mempunyai kewenangan, nantinya DPR disebutnya tetap akan melakukan pengawasan.

RUU TNI
Puan Tegaskan Prajurit TNI Dilarang Berbisnis dan Masuk Partai Politik

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

UU TNI
Tiga Poin Penting dalam Revisi UU TNI

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menegaskan, revisi ini dikaji secara mendalam melalui Panitia Kerja (Panja).

RUU TNI
DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Polri
RUU TNI Izinkan Prajurit Aktif Isi 16 Jabatan Sipil, Istana: Memang Butuh Keahlian Mereka

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi prajurit TNI aktif dapat mengisi 16 jabatan di kementerian/lembaga melalui revisi undang-undang (RUU) TNI.

RUU TNI