Bung Karno Pernah Bilang 'Jas Merah', GMNI Ajak Jaga Tradisi Pesantren Usai Polemik Trans7
GMNI menyerukan penghormatan terhadap tradisi pesantren sebagai identitas bangsa, menyusul polemik tayangan Trans7 yang dinilai tendensius. Apa langkah konkret GMNI dan DPR RI?
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keharmonisan sosial. Ajakan ini sekaligus menghormati tradisi pesantren yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.
Seruan ini disampaikan menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored di stasiun televisi nasional Trans7. GMNI menilai tayangan tersebut tendensius dan berpotensi membunuh karakter pesantren.
Sekretaris Jenderal DPP GMNI Patra Dewa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengingatkan perjuangan santri dalam membangun bangsa. Ia mengutip Presiden pertama RI Soekarno, "Jas Merah, perjuangan santri berdarah-darah dalam membangun bangsa."
Pentingnya Menghormati Tradisi Pesantren
GMNI menunjukkan solidaritasnya kepada santri dengan menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Aksi ini merupakan respons langsung usai viralnya tayangan program Xpose Uncencored.
Patra Dewa menegaskan bahwa santri merupakan elemen penting dan benteng tangguh bagi bangsa dari segala ancaman. Oleh karena itu, menjaga dan menghormati tradisi yang ada di pesantren bukanlah hal yang berlebihan.
Ia juga menyoroti peran media massa yang seharusnya menjunjung kemerdekaan pers, namun tidak mengabaikan sensitivitas kultural dan spiritual. Kemerdekaan pers harus diiringi dengan pewarta yang bijaksana.
Patra menambahkan, "Memang tugas pers ibarat lentera untuk masyarakat saat di tengah kegelapan. Dari yang tak tahu menjadi tahu informasi, dari yang lambat menjadi cepat menerima informasi, tetapi mestinya juga diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai tradisi pesantren."
Sanksi dan Permohonan Maaf dari Trans7
Polemik tayangan ini telah menarik perhatian parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7.
Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan antara Kemkomdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10). Cucun menyatakan bahwa sanksi tegas akan diberikan sesuai hasil audit.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya. "Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025," ujarnya.
Atiek juga menambahkan bahwa Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka kepada kiai, keluarga pengasuh, santri, alumni Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Sebagai langkah konkret, Trans7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada 14 Oktober 2025.
Sumber: AntaraNews