Warga Jabar Tertinggi Pakai Pinjol Capai Rp13,8 Triliun, Ini Kata Ridwan Kamil
OJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
DKI Jakarta Nomor 2
Warga Jabar Tertinggi Pakai Pinjol Capai Rp13,8 Triliun, Ini Kata Ridwan Kamil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Jawa Barat menjadi wilayah dengan pengguna fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) terbesar di Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menanggapi hal tersebut dengan santai.
Menurut pria yang akrab disapa Emil, utang itu akan selalu ada dalam setiap roda perekonomian. Yang harus disoroti adalah masuk dalam kategori normal atau tidak.
“Kalau namanya hutang mah selalu ada. Jadi jawabannya, masuk ke batas yang mengkhawatirkan atau tidak. Kalau namanya berhutang, hampir semua dari kita berhutang. Kan jarang orang beli rumah, mobil nunggu cash dulu. Pasti ada KPR, nyicil mobil, motor,”
Ridwan Kamil
Dia menyatakan bahwa keberadaan fintech tidak selalu buruk apalagi yang sudah diawasi oleh OJK. Artinya, penyaluran uang dan pembayaran masih lancar, tidak ada yang perlu dipersoalkan.
“Kan pinjol itu tidak semuanya negatif. Pertanyaannya, itu pinjol legal atau ilegal. Kalau pinjol legal kan diizinkan oleh OJK. Jadi saya tidak bisa berkomentar, apakah itu negatif atau positif. Karena namanya berhutang, apalagi penduduk Jawa Barat 50 juta, itu hal biasa. Tinggal kami diberi penilaian aja. Angka itu negatif apa positif,”
Ridwan Kamil
“Ingat enggak dulu, di zaman Covid-19 kebanyakan menabung dianggap negatif karena membuat beban bank tidak berputar. Sehingga orang berlomba-lomba meminjam untuk usaha.
Maka saya balikkan ke OJK. Saya masih netral terhadap isu itu, kecuali ada analisa bahwa itu negatif terhadap proporsi ekonomi,”
Ridwan Kamil
Sebelumnya diberitakan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
DKI Jakarta menjadi daerah kedua terbesar dengan nilai outstanding Rp 10,5 triliun.
“DKI (Jakarta) itu menduduki posisi nomor 2 terbesar di seluruh Indonesia. Pertama itu di Provinsi Jawa Barat Rp 13,8 triliun. Tetapi, yang penting TWP 90 harinya itu terkendali, itu mungkin klarifikasi yang dapat kami sampaikan,”
Ogi Prastomiyono