Wamendagri Ungkap Masalah yang Bikin Pusing Kepala Daerah Selain Ormas
Dalam kesempatan itu Bima juga menyinggung terkait ormas sebagai salah satu masalah yang membuat kepala daerah pusing.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menerangkan persolan dan tantangan dalam pengelolaan pengurangan sampah plastik di Indonesia.Bima mengatakan, dari data yang ada 64 juta ton sampah per tahun di negara Indonesia itu 15 persennya adalah sampah plastik.
"Itu sekitar 5,4 juta ton dan mayoritas dari itu atau sekitar 3 juta-nya itu ke laut," kata Bima, saat menghadiri kegiatan showcase aspal plastik di Jimbaran Hub, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (5/7) sore.
Namun, menariknya dalam kesempatan itu Bima juga menyinggung terkait ormas sebagai salah satu masalah yang membuat kepala daerah pusing.
"Nonsense Indonesia emas 2045, tapi urusan ini nggak beres. Nggak mungkin menjadi negara maju 2045, tapi sampah dan sampah plastik dibuang ke laut nggak kita selesaikan, nggak mungkin. Jadi kalau ada satu masalah yang buat pusing kepala daerah selain ormas, adalah masalah sampah," ujarnya sambil tertawa.
Bima menyebutkan, ada tiga permasalahan pengelolaan pengurangan sampah plastik di Indonesia. Pertama, belum ada produk berbasis sampah plastik yang bisa dipastikan terurai. Kedua, pengurangan sampah plastik ini ternyata mengganggu keseimbangan ekonomi.
"Pertama sampai hari ini belum ada yang proven (bukti) terkait substitusi plastik menurut saya. Ada beberapa produk tiba-tiba nggak terurai juga tuh. Dikatakan begini-begini saya nggak sebut produknya tiba-tiba diteliti nggak terurai juga, sama juga jadi sampai hari ini belum ada yang proven," ujarnya.
Keseimbangan Ekonomi
Kemudian, yang kedua kalau melakukan tindakan untuk mereduksi produksi plastik, maka akan mengganggu keseimbangan perekonomian.
"Nggak mudah, karena ini bicara dapur, bicara sistem ekonomi yang sudah terbentuk puluhan tahun di negara kita. Jadi keseimbangannya agak terganggu," jelasnya.
"Kemarin saya menerima permohonan audiensi dari asosiasi industri minuman ringan, yang merasa terdampak dengan kebijakan Bapak Gubernur (Bali) melarang produksi air kemasan di bawah satu liter dan distribusinya di seluruh wilayah Bali, ini diskusinya panjang soal ini, jadi itu faktor kedua," ujarnya.
Kemudian, faktor ketiga adalah masalah sampah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial dan cara menyelesaikannya harus dari hulu ke hilir.
"Sering kali yang paham hulu ke hilir ini teman-teman komunitas paham itu. Teman-teman dari kampus atau belajar teknik lingkungan paham. Tapi bahkan pemerintah sekalipun sering gagal paham bahwa sampah ini harus paham dari hulu ke hilir," ujarnya.