Usulan Polri di Bawah Kementerian, Komisi Reformasi: Kita Tampung
Kementerian khusus urusan keamanan akan membuat tata kelola Polri lebih terarah, terutama terkait anggaran, desentralisasi kewenangan, serta pengawasan.
Usulan agar Polri berada di bawah Kementerian Keamanan mencuat saat rapat dengar pendapat Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11). Adalah aktivis 98 Faizal Assegaf, yang mengusulkan.
Menurut dia, kementerian khusus urusan keamanan akan membuat tata kelola Polri lebih terarah, terutama terkait anggaran, desentralisasi kewenangan, serta pengawasan operasional.
Menanggapi itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memastikan setiap usulan akan dicatat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi final.
"Ya itu banyak di mana-mana, tapi bagus, ya kita tampung tadi. Tapi kan kami belum putuskan, alternatif saja. Alternatif begini begitu," ucap dia, Rabu.
Dia menjelaskan, perdebatan ini sering keliru. Karena salah kaprah dalam memahami istilah sub-ordinasi dan koordinasi.
"Kalau TNI sering dibilang 'kok TNI di bawah Kementerian Pertahanan? Polri kok langsung di bawah Presiden?', nah ini ada kata-kata 'di bawah' itu keliru. Bedakan antara sub-ordinasi dengan co-ordinasi," ucap dia.
Jalur Koordinasi
Menurutnya, semua lembaga negara berada di bawah Presiden, namun memiliki jalur koordinasi masing-masing. Dia mencontohkan, TNI bukan bawahan Kementerian Pertahanan.
"Panglima TNI itu adalah langsung di bawah Panglima Tertinggi, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan anggaran, urusan rekrutmen," ucap dia.
Karena Polri tidak memiliki kementerian teknis seperti TNI, muncul berbagai gagasan mulai dari pembentukan Kementerian Keamanan hingga penguatan Kompolnas agar berfungsi selayaknya Kemhan versi kepolisian.
Tapi ada ide yang lain, sebagian urusan Polri dikoordinasikan ke Kementerian Hukum, sementara bidang lain ke Kementerian Dalam Negeri.
"Ada lagi usul lain "ini dibagi saja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri" itu alternatif. Nggak papa, nanti kami bahas," ucap dia.