Update Kerugian DKI Jakarta Usai Demo Tembus Rp80 Miliar
Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp55 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur akibat kerusuhan dalam aksi demonstrasi beberapa hari lalu mencapai Rp80 miliar. Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp55 miliar.
“Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).
Pramono menjelaskan, kerugian Rp55 miliar sebelumnya mencakup kerusakan infrastruktur BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, serta CCTV di sejumlah titik. Kerusakan lain mencakup 18 lampu lalu lintas, meski 17 di antaranya sudah diperbaiki.
“Tinggal satu yang belum selesai yaitu di Slipi,” ujarnya dikutip Antara.
2 JPO Rusak Minta Bantuan Pusat
Untuk perbaikan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pramono meminta bantuan pemerintah pusat, khususnya terkait perbaikan dua JPO yang rusak.
“Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda (Metro Jaya) untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi, kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respons,” ungkapnya.
Revitalisasi dua JPO tersebut, yang akan dilengkapi fasilitas ramah disabilitas, diperkirakan menelan biaya hingga Rp19 miliar.
Kementerian PU Pakai Anggaran Darurat
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan perbaikan JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya akan segera dilakukan dengan anggaran darurat.
“Dua itu (halte Senen dan Polda Metro Jaya) akan kami kerjakan dengan cepat. Harapannya, secara fungsional kurang dari tujuh hari,” kata Dody.
Ia menambahkan, anggaran darurat PU sebesar Rp900 miliar yang disiapkan untuk seluruh Indonesia cukup untuk menanggung perbaikan fasilitas di Jakarta.
“Kami sudah menganggarkan Rp900 miliar untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Insya Allah cukup untuk menanggung dua JPO (Senen dan Polda Metro Jaya),” tegasnya.