UNS Wanti-Wanti DPR dan Pemerintah Punya Kepekaan Sosial
Salah satu isi pernyataan sikap adalah mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah agar memiliki kepekaan sosial.
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Hartono dr., M.Si. didampingi Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Profesor (DP), Senat Akademik (SA), dan Pimpinan Fakultas menyampaikan pernyataan sikap tentang situasi politik di Tanah Air.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian UNS terhadap bangsa dan negara. Salah satu isi pernyataan sikap adalah mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah agar memiliki kepekaan sosial.
"Mencermati dan memperhatikan perkembangan situasi politik di tanah air dalam beberapa hari terakhir, khususnya gelombang aksi massa yang diwarnai kekerasan, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat luas, yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan persatuan bangsa, keberlangsungan demokrasi, serta keamanan masyarakat. Maka Sivitas Akademika UNS merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap," ujar Hartono, Senin (1/9).
Hartono menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi dan turut berbela sungkawa atas jatuhnya korban dalam berbagai aksi massa.
Yang kedua, lanjut dia, UNS mengajak semua pihak untuk menahan diri, menyampaikan aspirasi secara bijaksana, menghindari kekerasan dan anarkisme, serta tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami juga menyerukan agar seluruh sivitas akademika UNS tetap memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan menyalurkan aspirasi melalui cara-cara damai, bertanggung jawab, dan menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat," katanya.
Yang keempat, pihaknya mendukung aspirasi masyarakat dalam bentuk aksi damai sebagai wujud demokrasi, agar pemerintah mendengar dan mewujudkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat serta menegakkan hukum yang adil.
"UNS mengingatkan DPR dan pemerintah agar memiliki kepekaan sosial dan meninjau ulang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, keadilan sosial, demokrasi dan melemahkan supremasi sipil, serta menghindari sikap dan tindakan yang melukai rakyat," tandasnya.
Selanjutnya, UNS mengajak aparatur ketertiban dan keamanan (Polri/TNI) untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat, demi menjaga kedamaian dan harmoni bersama.