Trivia: Jaringan Resolusi 98, Aktivis 98 Dukung Kebijakan Anti-Korupsi dan Pro-Rakyat Presiden Prabowo
Jaringan Resolusi 98, kelompok Aktivis 98, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan kesejahteraan rakyat. Apa alasannya?
Jaringan Resolusi 98, sebuah kelompok yang beranggotakan mantan Aktivis 98, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi nasional, menunjukkan adanya keselarasan pandangan antara kelompok aktivis dan arah kebijakan pemerintah saat ini.
Dukungan tersebut secara spesifik menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan upaya nyata untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Haris Rusly Moti, salah satu tokoh utama dalam Jaringan Resolusi 98, menyampaikan bahwa langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintah.
Pernyataan dukungan ini menjadi sorotan publik mengingat latar belakang Aktivis 98 yang dikenal kritis terhadap pemerintahan. Mereka melihat adanya keseriusan dari Presiden Prabowo dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, terutama di sektor sumber daya alam, yang menjadi perhatian utama mereka sejak lama.
Langkah Nyata Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Ekonomi
Haris Rusly Moti menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil langkah tegas dalam menangani kasus korupsi besar, khususnya di sektor sumber daya alam. Salah satu contoh yang disoroti adalah upaya pemerintah untuk mereklamasi 3,1 juta hektar lahan sawit yang disengketakan dari kelompok-kelompok yang disebutnya “serakahnomic” atau serakah.
Menurut Haris, tindakan ini merupakan titik awal yang krusial untuk memperbaiki tata kelola fiskal negara dan memajukan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan aset negara yang selama ini dikuasai pihak tidak bertanggung jawab, demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, Haris juga menunjuk keputusan Presiden Prabowo untuk menekan bonus dan tunjangan berlebihan bagi para eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret untuk meningkatkan efisiensi dan mencerminkan tuntutan publik agar dana negara digunakan secara lebih baik dan tepat sasaran.
Pendekatan ekonomi yang lebih luas dari Presiden Prabowo, menurut Haris, mencakup pengurangan utang luar negeri dan impor, penanganan defisit fiskal, serta pengalihan belanja negara ke sektor-sektor produktif dan komunitas berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan fokus pada kemandirian ekonomi dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Komitmen Terhadap Hak Konstitusional dan Kesejahteraan Pekerja
Jaringan Resolusi 98 juga menggarisbawahi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menegakkan hak-hak konstitusional. Ini termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi, yang merupakan pilar penting dalam negara demokrasi.
Haris Rusly Moti menyoroti bahwa pengemudi ojek online (ojol) baru mulai menerima tunjangan hari raya (THR) di bawah pemerintahan Prabowo. Hal ini mencerminkan dukungan pemerintah terhadap pekerja di sektor ekonomi gig, yang selama ini seringkali terabaikan hak-haknya.
Dalam konteks ini, kelompok tersebut mendesak platform aplikasi ride-hailing untuk menurunkan biaya komisi mereka menjadi maksimal 10 persen. Tuntutan ini bertujuan untuk memenuhi permintaan para pengemudi dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang lebih layak dari kerja keras mereka.
Jaringan Resolusi 98 juga berencana untuk membuka dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional. Tujuannya adalah mencari solusi inklusif untuk isu-isu mendesak yang dihadapi bangsa, menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan.
Sikap Terhadap Demonstrasi dan Seruan Persatuan
Menanggapi insiden meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan polisi saat protes di dekat gedung DPR, Jaringan Resolusi 98 menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran atas kekerasan yang terjadi selama demonstrasi.
Haris menyebut Affan sebagai “martir perjuangan ekonomi rakyat” dan mendesak diakhirinya protes kekerasan. Ia menekankan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Seruan ini menunjukkan keinginan untuk menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan.
Kelompok ini menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang menjanjikan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas korban jiwa selama demonstrasi 25-28 Agustus. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan memastikan keamanan bagi seluruh warga negara.
Jaringan Resolusi 98 menyerukan kepada seluruh cabang pemerintahan—pusat, daerah, dan legislatif—untuk memprioritaskan komunikasi publik yang jelas, menghindari provokasi, dan menjaga dialog politik yang saling menghormati. Mereka percaya bahwa demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi, dan Presiden Prabowo memahami kekhawatiran publik serta siap bekerja sama untuk membangun masyarakat yang adil dan setara.
Sumber: AntaraNews