Stok Beras Nasional Aman, Mentan Tegaskan Tak Ada Alasan Buka Keran Impor
Amran menegaskan bahwa melakukan impor tanpa izin pemerintah dapat menghambat usaha mencapai kedaulatan pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap penemuan 250 ton beras impor ilegal yang telah masuk melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia juga memastikan bahwa tidak ada izin dari pemerintah pusat untuk masuknya komoditas tersebut.
"Kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi. Kami telepon Menteri Perdagangan tadi, langsung beliau katakan bahwa enggak ada, enggak ada izin," ujar Amran dalam konferensi pers pada Minggu (23/11/2025).
Ia menekankan bahwa tindakan impor yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah bisa mengganggu upaya mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.
Amran menegaskan bahwa saat ini, kondisi stok beras nasional aman, sehingga tidak ada alasan untuk membuka keran impor.
"Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada. Jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut," tegasnya.
Mengenai beras ilegal yang telah masuk ke Indonesia, Amran memastikan bahwa barang tersebut tidak akan beredar sampai proses hukum selesai.
"Nanti keputusan di pengadilan, itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar," ujarnya.
Beras Impor Masuk Tanpa Izin
Amran sebelumnya mengungkapkan bahwa beras ilegal ditemukan pada dini hari setelah ia mendapatkan laporan saat menjalani perawatan akibat kelelahan. Ia segera menghubungi Kapolda Aceh, Kabareskrim, dan Pangdam, sehingga beras tersebut akhirnya disegel.
"Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya," kata Amran.
Dari temuan awal, diketahui bahwa impor beras dilakukan tanpa persetujuan dari kementerian terkait. Ia juga menyebutkan adanya rapat di Jakarta pada 14 November yang membahas tentang impor, tetapi risalah rapat menunjukkan bahwa pejabat terkait menolak permohonan tersebut.
"Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," ungkapnya.
Amran menambahkan bahwa izin asal barang dari Thailand telah diterbitkan sebelum rapat berlangsung.
"Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan," ucapnya.
Ia juga menerima laporan mengenai dugaan beras ilegal yang masuk melalui Batam, namun informasi tersebut masih dalam proses verifikasi.
"Di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh," katanya.