Status DKI Resmi Dicabut, Nabilah DPRD: Era Baru Jakarta Butuh Kolaborasi
UU No. 2 Tahun 2024 membawa perubahan besar bagi status Jakarta.
DPRD Jakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk ‘Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Otonomi Daerah Khusus Jakarta’.
Kegiatan dilakukan dalam rangka menghadapi dinamika otonomi khusus Jakarta pasca terbitnya UU No. 2 Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD. Termasuk legislator muda Nabilah Aboebakar Alhabsyi.
UU No. 2 Tahun 2024 membawa perubahan besar bagi status Jakarta yang semula sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Dalam Bimtek ini, para anggota DPRD dibekali wawasan strategis untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mengawal implementasi kebijakan otonomi khusus, sekaligus menjawab tantangan pembangunan di era baru.
Nabilah menyampaikan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghadapi otonomi khusus sebagai peluang memperbaiki tata kelola Jakarta.
Era Baru Jakarta
"Era baru ini menuntut kita lebih responsif dan inovatif. Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, kita juga akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan selalu berpihak kepada masyarakat pasca hadirnya Undang-Undang ini,” kata Nabilah.
Legislator muda ini kemudian mengingatkan kebutuhan sinergi antar lini seperti DPRD, eksekutif, dan masyarakat untuk menjawab tantangan baru menjadi keharusan.
"Jakarta adalah kota besar dengan potensi yang besar juga. Kita butuh kerja sama yang solid antar lini. saya yakin kita bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah, aman, serta berdaya saing secara global," tambahnya.
Gelaran Bimtek yang digelar DPRD DKI menjadi langkah konkret dalam menjawab tuntutan era baru. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Jakarta diharapkan mampu terus berkembang menjadi kota yang lebih baik dan tetap menjadi kebanggaan nasional.